Tanjungpinang (ANTARA) - Inflasi masih menjadi momok bagi negara-negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Jadi, wajar bila Presiden Joko Widodo gencar menginstruksikan seluruh gubernur hingga bupati dan wali kota agar mengendalikan inflasi pada tahun 2023.

Instruksi itu tentu wajib disikapi serius oleh tiap-tiap kepala daerah, seperti yang dilakukan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. Ia bergerak cepat menindaklanjuti arahan orang nomor satu di Tanah Air tersebut.

Bukan tanpa alasan kenapa inflasi suatu daerah perlu dikendalikan. Tekanan inflasi membuat nilai mata uang jadi turun, dampaknya daya beli masyarakat merosot hingga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, konsumsi dan belanja rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian.

Di sisi lain, laju inflasi yang tak terkendali bisa menghambat progres pemulihan ekonomi daerah maupun nasional setelah kurang lebih 2 tahun terdampak pandemi COVID-19.

Khusus di Provinsi Kepri, angka inflasi di awal tahun 2023 tampaknya terkendali. Dari catatan BPS, inflasi periode Januari-Maret 2023 sebesar 4,70 persen (yoy) atau berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,90 persen.

Sementara khusus bulan Maret 2023 (mtm), tercatat mengalami deflasi sebesar 0,29 persen seiring terjadinya indeks penurunan harga konsumen (IHK) dampak dari turunnya harga sejumlah komoditas pangan di pasaran.

Kondisi ini juga menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan angka inflasi terendah se-Pulau Sumatera hingga menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Namun demikian, BPS mewanti-wanti pemerintah daerah, bahkan secara nasional, terhadap tingginya inflasi yang diprediksi bakal terjadi jelang hari raya, yang dipicu kenaikan beberapa item komoditas pangan dan jasa yang paling banyak digunakan masyarakat.

Masih berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2023, setidaknya ada 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar sehingga perlu diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Komoditas itu yakni daging ayam ras 2,80 persen, rokok kretek filter 1,19 persen, emas perhiasan 1,77 persen, sotong 7,46 persen, angkutan udara 1,54 persen, bensin 0,49 persen, ikan selar 4,76 persen, kentang 7,64 persen, cumi-cumi 6,23 persen, dan cat tembok 2,09 persen.


Kontrol pasar

Kontrol pasar rutin menjadi salah satu ikhtiar yang patut dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota hingga provinsi di Kepri guna meredam sekaligus memastikan pasokan dan harga sembako tetap stabil dalam menghadapi Idul Fitri 2023.

Kurang lebih sepekan jelang Lebaran, harga komoditas pangan di pasaran terutama di pusat Ibu Kota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, diklaim masih stabil kendati beberapa jenis bahan pokok berfluktuasi. Daging sapi segar yang oleh pedagang diperkirakan naik dari yang saat ini Rp180 ribu per kilogram, dan dalam beberapa hari ke depan menjadi sekitar Rp190 ribu sampai Rp200 ribu per kilogram dipicu stok terbatas.

Permasalahan kenaikan harga daging sapi segar ini juga dipengaruhi tidak terserapnya seluruh bagian daging sapi di pasaran, seperti tulang dan isi perut yang biasanya habis laku terjual, namun pada momentum Ramadhan masyarakat hanya memburu dagingnya.
Alhasil, para pedagang terpaksa menaikkan harga jual daging sapi segar agar mereka tidak merugi.

Meski demikian, pemerintah daerah mengimbau para pedagang tidak sesuka hati menaikkan harga daging sapi segar di tengah tingginya permintaan masyarakat menyambut hari raya yang sudah di depan mata. Kalau pun memaksa untuk dinaikkan, jangan sampai melampaui harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.

Pemerintah daerah juga memastikan kelancaran distribusi logistik melalui kerja sama antardaerah (KAD).

Gubernur Kepri telah membuat kebijakan supaya kapal-kapal penyeberangan roro, lebih mengutamakan kendaraan pengangkut logistik dibanding mengangkut kendaraan pribadi. Jika distribusi logistik lancar, pasokan komoditas pangan bakal aman dan cukup, dampaknya harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil.

Pemerintah daerah pun selalu mengimbau supaya masyarakat memulai rajin produksi bahan pangan sendiri tanpa harus selalu bergantung dengan persediaan di pasaran. Misalnya, memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai yang minimal bisa memenuhi kebutuhan sendiri.

Sampai sejauh ini Kepri memang sangat bergantung dengan pasokan bahan pangan dari daerah lain, contohnya cabai yang lebih banyak didatangkan dari Pulau Jawa. Ini menandakan kalau daerah berjuluk "Bumi Segantang Lada" tersebut bukan sebagai daerah penghasil pertanian.


Pasar murah

Sejak pekan pertama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, pemerintah daerah di Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tercatat rutin tiap akhir pekan menggelar operasi pasar murah di kabupaten/kota setempat, di antaranya Kota Tanjungpinang.

Pasar murah menjadi satu di antara sekian banyak solusi jangka pendek pemerintah dalam rangka meredam inflasi pada momen-momen hari besar keagamaan seperti Ramadhan hingga Idul Fitri.

Bahan-bahan pangan masyarakat yang dijual di pasar murah relatif lebih rendah dibanding harga pasaran/pelaku usaha pada umumnya guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah melibatkan sejumlah distributor, pelaku usaha, hingga badan urusan logistik atau Bulog untuk menjual produk-produk bahan pangan masing-masing.

Di Kota Tanjungpinang, pasar murah telah digelar di gedung sentra IKM, Tengku Mandak Sungai Carang tanggal 4-6 April 2023. Berdasarkan laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) setempat, 80 persen komoditas pangan habis terjual diburu masyarakat dengan antusias.

Komoditas pangan yang dijual di pasar murah beraneka macam, mulai dari tepung, beras, minyak goreng, gula, telur, daging beku, sayur-mayur, kedelai, hingga cabai. Komoditas seperti telur, cabai merah, minyak goreng, dan beras Bulog medium paling cepat laku dan habis terjual.

Untuk harga beras medium di pasar murah Rp9 ribu per kilogram, kalau di pasaran/pelaku usaha sebesar Rp11 ribu per kilogram.

Komoditas lain, semisal cabai merah sebesar Rp40 ribu per kilogram, sedangkan di pasaran/pelaku usaha seharga Rp42 ribu sampai Rp45 ribu per kilogram.

Operasi pasar murah memang bertujuan khusus menekan angka inflasi meskipun bukan menjadi alternatif utama pemerintah daerah.

Di samping itu, mendekati perayaan Idul Fitri, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Kepri juga gencar menyalurkan bantuan sosial berupa 16 ribu paket sembako setara Rp1 miliar kepada masyarakat kurang mampu di lima kabupaten/kota setempat, meliputi Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Batam, dan Lingga.

Paket sembako yang berisikan minyak goreng, susu kaleng, beras, tepung, dan gula itu diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan Idul Fitri.

Proses penyalurannya terus dipercepat sebelum Lebaran, dengan tujuan untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dalam menyambut hari besar keagamaan.

Segala ikhtiar tersebut ditempuh pemerintah agar rakyat tetap bisa menjangkau komoditas penting pada hari raya Idul Fitri 2023.