Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung Almuzzammil Yusuf meminta kepada Pemerintah Daerah Lampung Timur dan Gubernur Lampung untuk lebih bijak dalam menghadapi kritik, serta tidak perlu dibawa ke ranah hukum.

“Beri saja jawaban yang proporsional. Sehingga, justru dari kritik Bima terjadi dialog publik,” ujar Muzzamil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Melalui dialog publik tersebut, Muzzamil meyakini publik akan mengetahui agenda pembangunan pemerintah daerah dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya, sembari memperbaiki kinerja.

“Bu Wagub (Wakil Gubernur) Lampung sudah menyambut dialog publik tersebut. Saya kira, ini dinamika yang bagus,” ucap Muzzamil.

Muzzamil menilai cara tersebut dapat melibatkan publik untuk lebih aktif dalam pembangunan daerah, menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus dapat mengundang perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung.

“Bahkan, bisa jadi dialog positif lintas generasi dengan tema kecintaan kepada lampung,” ujarnya.

Dengan demikian, tutur Muzzamil melanjutkan, Bima dapat melanjutkan studi dengan tenang di Australia dan terus bersikap kritis konstruktif, begitu juga dengan keluarganya di Lampung Timur agar bisa tetap berjalan seperti biasa.

“Tidak dikhawatirkan tentang dampak masalah kritik Bima tersebut,” ucapnya.

Telah ramai diberitakan mengenai Bima Yudho yang menyampaikan kritik terkait pembangunan di Lampung. Ia mengkritik kondisi jalan di Lampung yang berlubang dan sulit dilewati kendaraan.

Imbas dari kritik yang ia ucapkan, orang tua Bima mendapat ancaman dan Bima pun harus berharapan dengan hukum. Namun, menurut keterangan keluarga Bima, polisi datang ke tempat mereka hanya untuk mengklarifikasi sosok Bima kepada keluarga. Bahkan, keluarga berterima kasih terhadap atensi kapolres dan kapolsek tersebut.

“Substansi kritiknya bagus. Mungkin beberapa pilihan kata aja yang kurang pas,” kata Muzzamil.

Baca juga: TikTokers diadukan ke polisi dinilai langgar kebebasan berpendapat

Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPR minta kasus Bima Yudho tak dilanjutkan