Jakarta (ANTARA News) - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi menerapkan penggiliran plat nomor polisi ganjil atau genap untuk melewati jalan-jalan tertentu mendapat kritik.

Direktur Institute of Transportation Development Policy, Yoga Adiwinarto menyebutkan rencana pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap itu kalah efektif dibandingkan menaikkan tarif parkir serta diberlakukannya Electronic Road Pricing (ERP atau jalan non-tol berbayar).

"Daripada ganjil-genap, lebih efektif naikkan harga parkir," kata Yoga saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan menaikkan tarif parkir hanya memerlukan satu buah peraturan. "Tarif parkir naik ini cuma butuh satu peraturan saja," katanya.

"Di Inggris, harga parkir sehari bisa Rp100 ribu. Sudah susah cari parkir, harganya mahal. Jadi orang kaya saja yang pakai mobil," katanya.

Selain itu, dibandingkan dengan kebijakan ganjil-genap, menaikkan tarif parkir serta diberlakukannya ERP juga bisa menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan dengan penggunaan teknologi yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan ganjil-genap.

"Sama-sama pakai kamera, tapi menaikkan tarif parkir dan ERP bisa menghasilkan uang," katanya.

Jokowi menyebutkan akan memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan dengan nomor polisi ganjil-genap mulai Maret 2013.

(dny)