Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka Posko Angkutan Lebaran 2023 untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan Idul Fitri 1444 H di seluruh wilayah Indonesia secara terpadu.

Adapun posko tersebut dimulai pada H-8 (14 April 2023) sampai dengan H+9 (2 Mei 2023) selama 19 hari bertempat di Gedung Kemenhub Jakarta.

"Bapak Presiden Joko Widodo menaruh perhatian yang tinggi terhadap upaya pelayanan mudik. Perkiraan lonjakan pemudik membuat kita harus lebih waspada dan hati-hati. Perencanaan sudah kita lakukan dengan baik, tetapi pelaksanaannya juga harus baik," kata Menhub Budi Karya Sumadi saat memimpin rapat koordinasi angkutan Lebaran 2023 yang dihadiri oleh instansi lintas sektoral di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.

Menhub mengharapkan pelaksanaan posko pemantauan tersebut akan semakin meningkatkan sinergi antara Kemenhub dengan pihak Kepolisian, TNI, Basarnas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jasa Marga, ASDP, dan berbagai instansi terkait lainnya.

"Kepada segenap aparat dan petugas, baik yang berada di posko maupun di lapangan, saya berpesan harus siap dengan langkah-langkah antisipatif terhadap segala dinamika di lapangan dan melaksanakan tugas dengan baik, mengedepankan kesabaran dan memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang dapat diandalkan," kata Menhub.

Baca juga: Kemenhub tekankan lima hal soal angkutan penyeberangan saat Lebaran

Baca juga: DJKA alihkan sisa tiket program motor gratis untuk tiket penumpang umum

Selain itu, ia juga menyampaikan ada sejumlah titik krusial yang harus selalu dimonitor, yaitu jalur tol Trans Jawa, khususnya di Cikampek-Palimanan (Cipali) yang akan dilakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti contra flow dan one way untuk mengendalikan kepadatan kendaraan.

Kemudian, penyeberangan Merak-Bakauheni. Sejumlah upaya telah dilakukan salah satunya menambah pelabuhan sehingga diharapkan V/C ratio (perbandingan volume penumpang yang datang dengan kapasitas) akan relatif lebih baik.

Sementara di luar Pulau Jawa, Menhub juga menyebut sejumlah wilayah yang berpotensi memiliki pergerakan yang tinggi seperti di Batam, Banjarmasin, Samarinda, Selayar, Pangkalan Bun, dan Tarakan. Selain itu juga, beberapa tempat di Maluku dan Sorong serta Papua yang penduduknya banyak menggunakan transportasi laut.

"Maluku dan Sorong itu pergerakan lautnya tinggi. Tadi, Kepala BMKG telah mengingatkan bahwa ada potensi cuaca ekstrem dan ketinggian laut yang naik. Oleh karenanya, posko angkutan Lebaran ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi semua pihak untuk menjaga aspek keselamatan," ujar Menhub.

Posko tersebut memiliki fasilitas command center yang dapat berkoordinasi secara daring dengan sejumlah petugas di lapangan dari berbagai daerah dan memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi, yaitu di 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, sembilan daerah operasi (daop) kereta api, dan empat divisi regional (divre) kereta api, dan juga pergerakan kendaraan di sejumlah jalan nasional (tol maupun non-tol).

Sementara itu, sejumlah instansi yang berpartisipasi dalam posko tersebut, di antaranya Kemenhub, Korlantas Polri, BMKG, KNKT, Basarnas, PT Pelni, PT Angkasa Pura, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Jasa Marga, PT. Jasa Raharja, PT Kereta Api Indonesia, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan Organisasi Radio Amatir Indonesia.

Baca juga: Kemenhub: Kendaraan dikecualikan pembatasan dilengkapi surat muatan

Baca juga: ASDP prediksi puncak arus mudik melalui Pelabuhan Merak H-2 Lebaran