Cianjur (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat berbagai kemudahan didapatkan Pekerja Migran Indonesia asal Cianjur yang bekerja di sejumlah negara ASEAN termasuk mendapat perlindungan penuh dari KBRI setempat.

Kepala Disnakertrans Cianjur, Tohari Sastra pada Antara Jumat, mencatat pekerja migran asal Cianjur sebagian besar bekerja di negara Malaysia dengan jumlah 339 orang didominasi perempuan dengan penempatan formal dan normal dengan prosedural jelas.

"Untuk mereka yang berangkat secara prosedural tentunya mendapat jaminan perlindungan dari negara termasuk pemerintah daerah. Mulai dari penempatan sampai masa kerjanya habis dapat dipantau berbagai pihak termasuk keluarga," katanya.

Pihaknya mencatat minat pekerja migran untuk penempatan di negara ASEAN, tidak setinggi ke negara Timur Tengah karena tergiur dengan gaji yang tinggi meski berangkat tanpa prosedural atau ilegal menggunakan paspor umrah dengan penuh resiko, terlebih hingga saat ini negara masih menerapkan moratorium di Timur Tengah.

Disnakertrans mencatat pekerja migran asal Cianjur yang bekerja di negara ASEAN seperti Brunei Darussalam sebanyak 46 orang, Singapura sebanyak 7 orang dan sebagian besar bekerja di Malaysia sebanyak 339 orang, dimana data mereka tercatat di Disnakertrans.

"Untuk yang berangkat non prosedural termasuk ke sejumlah negara di ASEAN tentunya cukup banyak, namun kami tidak memiliki datanya. Biasanya ketika bermasalah baru ketahuan, kami berharap warga Cianjur yang ingin bekerja sebagai pekerja migran tempuh prosedur," kata Tohari.

Meski mereka yang berangkat non prosedural ketika bermasalah, tambah dia, pemerintah daerah bersama organisasi peduli pekerja migran, tetap membantu mulai dari menyelesaikan masalah yang menimpanya sampai dengan pemulangan kembali ke Cianjur.

"Tetap kita bantu karena mereka orang Cianjur yang berangkat bekerja ke luar negeri dengan jalan salah. Bagi warga yang berminat untuk bekerja keluar negeri dapat datang ke kantor dinas agar tidak bermasalah di kemudian hari," katanya.


Baca juga: BP2MI mengajak pemerintah daerah lindungi pekerja migran


Baca juga: Kemnaker akan sanksi tegas perusahaan penyalur PMI nonprosedural