Paris, Prancis (ANTARA) - Dewan Konstitusi Prancis pada Jumat (14/4) akan memutuskan apakah rencana pemerintah untuk menaikkan batas umur pensiun sesuai dengan aturan dalam undang-undang dasar negara itu.

Keputusan itu sangat dinantikan di tengah gelombang protes masyarakat terhadap rencana tersebut, yang akan menaikkan usia pensiun dari 62 ke 64 tahun.

Pemerintah berharap rencana tersebut dapat dilanjutkan sehingga mereka bisa fokus ke reformasi lainnya.

"Negara ini harus terus bergerak maju, bekerja, dan menghadapi tantangan yang menanti kita," kata Presiden Emmanuel Macron dalam kunjungan kenegaraannya ke Belanda.

Namun, serikat pekerja dan kubu oposisi memperingatkan bahwa meskipun RUU tersebut disetujui Dewan Konstitusi, debat dan protes berkepanjangan terhadap RUU itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat.

Serikat dan demonstran akan menekan Macron untuk tidak mengesahkan RUU itu tanpa pemungutan suara di parlemen karena tidak mendapatkan suara mayoritas.

Mereka juga mendesak sang presiden mencari cari lain untuk menyelesaikan masalah dana pensiun.

Macron harus mencabut RUU ini, karena jika tidak, dia tidak akan bisa memimpin negara ini, kata Sophie Binet, ketua serikat pekerja garis keras CGT pada Kamis (13/4).

Dia memperingatkan bahwa akan ada lebih banyak lagi aksi mogok kerja.

"Kami masih berharap suatu saat seseorang di lingkaran kekuasaan memutuskan untuk mencabut undang-undang ini, duduk bersama dan melihat dana pensiun secara berbeda," ujar Francis Bourget, pegawai pos berusia 52 tahun, saat berdemonstrasi di Paris.

Sementara itu, pihak oposisi berharap bisa menyelenggarakan referendum rakyat. Mereka berusaha mengumpulkan hampir 5 juta tanda tangan untuk merealisasikan hal itu.

Sumber yang dekat dengan Macron menyebutkan bahwa pemerintah bakal segera mencantumkan RUU itu di jurnal resmi, kemungkinan awal pekan depan, jika disetujui Dewan Konstitusi.

Keputusan dewan tersebut diperkirakan akan keluar pada Jumat sore atau malam, kemungkinan setelah pukul 16.00 GMT (23.00 WIB).

Dewan Konstitusi dapat membatalkan RUU tersebut, tetapi hal itu jarang terjadi. Para ahli konstitusi dan sumber-sumber di pemerintahan menganggapnya tidak mungkin.

Kemungkinan lain, Dewan menyetujui kenaikan usia pensiun, tetapi menghapus beberapa rencana yang dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja bagi pekerja senior, dengan alasan hal itu tidak termasuk dalam RUU anggaran jaminan sosial.

Para pengamat politik mengatakan bahwa kekecewaan terhadap rencana reformasi pemerintah memiliki dampak jangka panjang, termasuk kemungkinan dukungan bagi kelompok sayap kanan.

"Saya tidak begitu optimistis soal keputusan Dewan Konstitusi," kata pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, yang menentang undang-undang pensiun, awal minggu ini.

"Tetapi apa yang Anda ingin saya lakukan? Membakar mobil? Kami cuma akan bilang ke orang-orang Prancis: pilihlah Barisan Nasional," katanya.

Sumber: Reuters

Baca juga: Paus Fransiskus dukung reformasi sistem pensiun
Baca juga: Pengunjuk rasa sistem pensiun Prancis blokir akses masuk Museum Louvre
Baca juga: PM Prancis akan bertemu oposisi, serikat pekerja demi redakan protes