Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menyebut solusi dua negara (two-state solution) adalah jawaban terbaik untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

“Solusi dua negara adalah satu-satunya pilihan yang tersedia dan kita tidak punya pilihan yang lebih baik daripada ini,” kata Kadir dalam dialog mengenai isu Israel-Palestina yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) secara daring, Kamis.

Gagasan solusi dua negara yaitu Palestina sebagai negara berdaulat berdiri berdampingan dengan Israel, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama.

Namun, perbatasan antara kedua negara masih menjadi subjek perselisihan dan negosiasi karena Palestina dan negara-negara Arab bersikukuh untuk mempertahankan garis batas tahun 1967—sedangkan Israel menolak.

Menurut Kadir, solusi dua negara telah sesuai dengan parameter internasional karena mengatur pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967 yang meliputi Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Selain itu, perlu dipastikan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan penyelesaian isu pengungsi Palestina.

“Solusi lain yang bertentangan dengan solusi yang menangani kepentingan Palestina, tidak akan menjadi solusi yang adil dan bertahan lama,” tutur Kadir, yang menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina harus dihentikan.

“Indonesia secara konsisten mendukung proses perdamaian menuju solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional,” tutur dia, menambahkan.


Baca juga: Indonesia serukan penghormatan, pemenuhan hak Palestina
Baca juga: Indonesia kutuk kekerasan Israel di Al Aqsa, ajak ambil langkah nyata
Baca juga: MER-C Indonesia kutuk penyerbuan tentara Israel ke Masjid Al Aqsa