Tokyo (ANTARA News) - Ratusan kandidat yang bersaing untuk merebut kursi parlemen Jepang melakukan kampanye terakhir mereka pada Sabtu untuk pemilihan umum yang diharapkan bisa mengembalikan penjaga lama negara itu.

Menurut laporan AFP, bersama gerimis yang turun di seluruh Tokyo, sebagian dari 1.500 kandidat berlari ke tempat pemungutan suara dekat stasiun kereta untuk menyampaikan permohonan terakhir kepada pemilih, sementara staf mereka memegang spanduk dengan tulisan nama kandidat dan partai mereka.

Pemimpin Democratic Party of Japan (DPJ), Yoshihiko Noda, meminta para pemilih tidak memilih kembali Liberal Democratic Party (LDP), yang secara berlanjut memerintah Jepang selama lebih dari lima dekade sebelum partainya berkuasa tiga tahun lalu.

"Pemilu adalah tentang apakah kita bisa bergerak maju atau memutar balik waktu," kata dia di sebuah stasiun kereta api dekat pusat kota Tokyo seperti dikutip surat kabar Sankei Shimbun.

Di kota Wako, prefektur Saitama, sebelah utara ibu kota, Pemimpin LDP Shinzo Abe berjanji mereformasi sistem pendidikan Jepang dan khususnya mengatasi masalah bullying atau perlikau mengintimidasi.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa, termasuk meloloskan undang-undang untuk mencegah bullying," kata Abe seperti dikutip Sankei Shimbun.

Para ideolog konservatif berjanji dalam pidato kampanye sebelumnya untuk "memperbaiki aliansi Jepang dan Amerika Serikat dan tegas membela Tanah Air."

Para kandidat punya waktu sampai pukul 08.00 malam untuk berkampanye.

Dalam pengukuran minat publik terakhir sebelum pemilihan, jajak pendapat yang dipublikasikan pada Jumat (14/12) menunjukkan bahwa LDP dan koalisi partai juniornya diperkirakan dapat meraih dua pertiga suara di majelis rendah.

Jajak pendapat menunjukkan LDP berada di jalur kemenangan dalam pemilihan majelis rendah, Minggu, siap menumbangkan DPJ pimpinan Perdana Menteri Yoshihiko Noda.

Pemimpin Hawkish LDP Shinzo Abe diperkirakan akan kembali menjadi perdana menteri, sebuah pekerjaan yang dia pegang selama 2006-2007 dalam sebuah gerakan yang bisa memperkeras kebijakan luar negeri Jepang yang sedang bersitegang dengan China.

(S038)