Per 1 Oktober 2022, populasi termasuk penduduk asing di Jepang mengalami penurunan sebanyak 556.000 atau 0,44 persen dari 2021.
Jumlah warga negara Jepang yang mencapai 122 juta jiwa menyusut 750.000 jiwa. Angka penurunan jumlah penduduk di Jepang semakin bertambah sejak 2011, kata kementerian itu dalam sebuah laporan daring.
Kyodo News melaporkan angka tersebut mewakili penurunan komparatif terbesar sejak data komparatif tersedia pada 1950.
Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan Pemerintah Jepang akan mengatasi penurunan angka kelahiran di negara itu dengan prioritas tertinggi.
Dalam penghitungan terkini, jumlah penduduk Jepang berusia 15 tahun ke bawah mencapai 14,5 juta jiwa, mencakup 11,6 persen dari populasi sekaligus menjadi yang terendah dalam sejarah.
Sementara itu, penduduk berusia 65 tahun ke atas berjumlah sekitar 36,23 juta jiwa atau naik tipis dari tahun sebelumnya dengan mencakup 29 persen dari total populasi.
Dari total populasi, jumlah penduduk laki-laki mencakup 48,6 persen dengan penurunan untuk 15 tahun berturut-turut; sedangkan populasi perempuan mengalami penurunan 12 tahun berturut-turut dengan mencakup 51,4 persen
Rasio jenis kelamin populasi atau rasio laki-laki terhadap perempuan dalam suatu populasi berada di angka 94,7; dengan populasi perempuan melampaui jumlah laki-laki sebesar 3.431.000, tunjuk data tersebut.
Dari perspektif regional, Tokyo mencatatkan peningkatan populasi sebesar 0,20 persen atau mengalami rebound dari penurunan pertama dalam 26 tahun pada tahun lalu akibat pandemi COVID-19 yang memperlambat arus masuk tradisional penduduk ke wilayah ibu kota.
Total jumlah penduduk Jepang turun di bawah level tahun sebelumnya untuk kali pertama pada 2005, kemudian mencapai puncaknya pada 2008, dan mengalami penurunan 12 tahun berturut-turut sejak 2011, masih menurut data kementerian tersebut.
Dengan angka kelahiran menurun dan populasi menua, kondisi menyusutnya tenaga kerja dan beban keuangan lebih besar pada sistem jaminan medis dan sosial menimbulkan banyak tantangan bagi negeri sakura itu.
Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida dalam beberapa kesempatan menyatakan di 2023 dirinya berjanji untuk fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak serta mengatasi angka kelahiran rendah melalui langkah-langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Dalam langkah terbaru untuk mengatasi penurunan angka kelahiran, Pemerintah Jepang mengoperasikan sebuah badan administratif baru yaitu Badan Keluarga dan Anak untuk lebih baik melayani kebijakan-kebijakan terkait anak Jepang.