Denpasar (ANTARA) - Konsul Jenderal (Konjen) China di Denpasar, Bali, Zhu Xinglong menyebut Bali Democracy Forum (BDF) yang diinisiasi Pemerintah Indonesia berperan penting dalam menegakkan pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) dan stabilitas regional.

"BDF merupakan forum tingkat tinggi bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk membahas perkembangan demokrasi," kata Xinglong melalui wawancara tertulis di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, selama bertahun-tahun forum itu berkontribusi untuk perdamaian dan stabilitas regional, HAM melalui dialog, kesetaraan dan saling pengertian.

Diplomat senior itu menambahkan sesuai arah kebijakan kepala negaranya yakni Presiden China Xi Jinping, demokrasi adalah nilai bersama seluruh umat manusia dan bukan merupakan paten negara mana pun, namun hak rakyat semua negara.

Dia menjelaskan urusan dunia hanya dapat ditangani oleh pemerintah dan rakyat semua negara melalui musyawarah yang merupakan prinsip demokrasi dalam menangani urusan internasional.

"Dalam dunia sekarang ini, situasi bergejolak dan masalah sering muncul. Salah satu alasan yang mengakar adalah belum dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi dalam hubungan internasional," imbuhnya.
Baca juga: Sekjen PBB: Kita harus membela dan memperkuat demokrasi

Untuk itu, pihaknya harus mempromosikan semangat demokrasi dalam pertukaran negara ke negara, serta secara aktif mengadvokasi konsep-konsep yang benar seperti penghormatan terhadap kedaulatan, konsultasi setara, persatuan dan kerja sama, dan dengan teguh mempromosikan demokratisasi hubungan internasional.

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan agenda tahunan yang diadakan setiap Desember dan tahun ini memasuki penyelenggaraan yang ke-16.

BDF mengangkat tema yang relevan sesuai perkembangan global di antaranya pada pelaksanaan tahun 2022, forum ini mengambil tema terkait kepemimpinan dan solidaritas.

Pada pertemuan yang ke-15 tahun 2022 dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan lima organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah memaparkan penyelenggaraan BDF 2023, yang akan diselenggarakan pada 8 Desember, akan melibatkan mahasiswa sebagai penerus demokrasi.

Baca juga: Upaya Indonesia membela demokrasi yang tercermin dalam BDF 2022