Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua Barat melaporkan penyaluran dana desa periode Januari-Maret 2023 sebanyak Rp110,10 miliar. Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Kamis, mengatakan realisasi penyaluran dana desa sudah mencapai 16,62 persen dari total pagu Rp662,50 miliar.

"Dari 803 desa, yang sudah lakukan penyaluran tahap satu sebanyak 408 desa dan sisanya 395 desa belum," kata Purwadhi.

Ia merinci Kabupaten Manokwari telah melakukan penyaluran Rp39,53 miliar atau 31,39 persen dari pagu Rp125,96 miliar dan Teluk Bintuni Rp34,16 miliar atau 34,06 persen dari pagu Rp100,30 miliar.

Kemudian Kabupaten Fakfak Rp20,09 miliar atau 17,04 persen dari pagu Rp117,90 miliar.

Sedangkan tiga kabupaten yang belum melakukan penyaluran yaitu Pegunungan Arfak dengan pagu Rp124,96 miliar, Kaimana Rp82,29 miliar, dan Manokwari Selatan Rp48,34 miliar.

"Empat kabupaten sudah lakukan penyaluran tahap satu, tiga kabupaten lainnya masih nol persen," jelas Purwadhi.

DJPb terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di Papua Barat agar dapat memenuhi seluruh syarat penyaluran dana desa.

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa agar pengelolaannya lebih maksimal.

"Kabupaten bisa mengedukasi aparatur desa supaya pemanfaatannya tepat sasaran," ucap Purwadhi.

Papua Barat Daya nol persen

Lima kabupaten di Papua Barat Daya belum melakukan penyaluran dana desa 2023 dengan total pagu Rp697,33 miliar untuk 939 desa.

Kabupaten Maybrat Rp182,29 miliar, Sorong Rp164,36 miliar, Tambrauw Rp 161,59 miliar, Sorong Selatan Rp97,13 miliar, dan Raja Ampat Rp91,94 miliar.