Jakarta (ANTARA News) - Rencana pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) oleh pemerintah DKI Jakarta harus melibatkan semua daerah yang menjadi penyangga Jakarta seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Daerah penyangga harus dilibatkan dalam pembangunan MRT karena akan mempermudah rencana tersebut. Sebab orang Banten banyak berkegiatan di Jakarta. Ini harus kerja sama," kata anggota Komisi V DPR RI, Lasarus kepada ANTARA News di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Selain mempermudah rencana pembangunan MRT itu, pelibatan daerah penyangga tersebut, juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bagi Jakarta dan daerah penyangga itu sendiri. Lasarus menambahkan, masalah transportasi di Jakarta adalah masalah kita semua, bukan masalah penduduk Jakarta semata, tapi sudah menjadi masalah dunia sebab orang asing datang ke Jakarta mengalami kesulitan transportasi.

"Dan ini tak bisa ditangani oleh Pemda DKI Jakarta saja, harus integreted dengan pemerintah pusat karena terkait anggaran, grand design, teknologi. Semua kemampuan yang ada harus dikerahkan dan itu tak semua DKI punya. Maka perlu supporting pemerintah pusat," kata anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Oleh karenanya, Komisi V DPR RI tak akan berpikir panjang untuk mengesahkan anggaran untuk pembangunan MRT tersebut.

"Intinya Komisi V DPR RI siap karena hanya menyetujui saja. Apapun untuk membuat Jakarta lebih baik, harus didukung," katanya.

Ia menilai, pembangunan MRT merupakan rencana baik dan dalam upaya mencari solusi kemacetan Jakarta. Karena dari tahun ke tahun kemacetan semakin parah dan gubernur sebelumnya tak pernah menemukan solusi. "Dulu katanya dengan bus way, bisa diatasi kemacetan tapi tetap saja kemacetan tak bisa diatasi. Ini (pembangunan MRT) sebuah terobosan dan ini jadi solusi yang tepat," ungkap Lasarus.

Selain pembangunan MRT, Lasarus juga mendukung upaya Pemda DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dengan memberlakukan sistem nomor plat ganjil dan genap.

"Apapun bentuknya untuk kurangi jumlah kendaraan dan kemacetan seperti pergantian nomor ganjil dan genap harus didukung. Tapi Gubernur Jakarta harus melakukan komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan," pungkas Lasarus. (Zul)