Jakarta (ANTARA) - Organisasi Persatuan Istri TNI Dharma Pertiwi menyatakan bahwa komitmen dan aksi bersama penting untuk menurunkan prevalensi stunting di negeri ini.

“Oleh karena itu, perlu penguatan komitmen dan aksi bersama dalam menurunkan stunting melalui berbagai program, di antaranya meningkatkan kualitas keluarga dan penyiapan kehidupan berkeluarga,” kata Ketua Umum Dharma Pertiwi Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono dalam Webinar Seri 2 Praktik Baik De’Best 1.000 HPK yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Veronica menuturkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi. Pada tahun 2022, prevalensi balita stunting masih berada pada angka 21,6 persen.

Pemerintah kemudian menargetkan angka tersebut turun menjadi 14 persen pada tahun 2024, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Hanya saja, stunting merupakan suatu masalah dalam pembangunan manusia yang sangat kompleks.

Baca juga: BKKBN-Dharma Pertiwi gencarkan kampanye pencegahan stunting di Sultra

“Tingginya angka stunting tersebut disebabkan karena gizi kronis serta menjadi persoalan masa ini dan masa depan. Dampak stunting tidak hanya gagal tumbuh melainkan juga mempengaruhi kesehatan jiwa dan mental anak bahkan kecerdasan intelektual di sisi yang bersamaan,” ujar Veronica.

Menurut dia, untuk membangun bangsa dengan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif, unggul, dan berkualitas harus dipersiapkan sejak dini terutama sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Penanganan stunting, kata dia, harus sudah dimulai dari tingkat desa atau kelurahan melalui program desa kelurahan bebas stunting, dengan meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Misalnya, meningkatkan akses pelayanan kesehatan di posyandu maupun puskesmas supaya pengukuran tumbuh kembang anak dapat terinci dengan baik, meningkatkan akses air minum bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berkualitas.

Baca juga: Dharma Pertiwi perkuat edukasi penurunan stunting di Labuan Bajo

Pembangunan kebutuhan dasar sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas para warga juga perlu diperkuat, sembari menanggulangi kemiskinan di desa. Salah satunya dengan memanfaatkan pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan pembangunan manusia dengan menggunakan dua pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa.

“Desa membangun artinya menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yaitu pihak yang merencanakan melaksanakan sekaligus sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Sedangkan membangun desa artinya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di luar desa, kabupaten, dan kota,” ujarnya.

Hal lain yang dapat dibangun adalah menjamin pemenuhan asupan gizi setiap anak terpenuhi melalui pengelolaan pangan lokal dengan memanfaatkan tanah desa serta memperbaiki edukasi pola asuh yang diterapkan dalam keluarga.

Ia mengatakan, untuk mencapai target dan tujuan yang telah disepakati itu, perlu penguatan komitmen dan aksi bersama supaya target penurunan angka prevalensi stunting tercapai pada tahun-tahun berikutnya.

Baca juga: Dharma Pertiwi TNI kunjungi Aceh perkuat sosialisasi keluarga stunting

“Dengan melibatkan masyarakat yang berbirokrasi di desa, pada akhirnya penurunan stunting pada tahun 2024 dapat mencapai target guna mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sekaligus menyiapkan bangkitnya generasi emas Indonesia tahun 2045,” ujarnya.