Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan berencana meminta anggaran tambahan dari Rp7 triliun menjadi Rp15 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun depan.

"Kami akan bertemu Menteri Keuangan untuk menambah anggaran dari Rp7 triliun paling enggak jadi Rp15 triliun, sehingga target kami 126 juta bidang (tanah) ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin.

Hadi menyampaikan, Kementerian ATR/BPN memiliki target 126 juta bidang tanah harus disertifikasi dan ditargetkan selesai pada 2025.

Hadi menilai, tanah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga permasalahan tanah harus segera diselesaikan agar masyarakat memiliki keadilan atas hal tersebut.

"Tanah ini episentrum kebutuhan dasa masyarakat yang benar-benar harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, harus ada regulasi, koordinasi bahkan diskresi yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, sehingga benar-benar merasakan keadilan atas hak tanah tersebut," kata Hadi.

Hadi mengatakan bahwa pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2023 sebesar Rp7,97 triliun yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp5,53 triliun, Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,24 triliun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp883 miliar, dan Hibah Dalam Negeri (HDN) Rp38,8 miliar.

Tahun anggaran 2023, pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment atau antisipasi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik sebesar Rp5,23 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga, dimana Kementerian ATR/BPN mendapat Rp411,66 miliar dengan sumber dana rupiah murni yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang.

Sementara capaian kerja 2023 dari Kementerian ATR/BPN hingga Maret 2023 atau triwulan pertama mencapai Rp1,2 triliun atau 15,77 persen.

"Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian triwulan pertama tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 12,72 persen," kata Hadi pula.
Baca juga: Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2022 capai 93,57 persen
Baca juga: Menteri ATR/BPN sebut dapat anggaran 2023 sebesar Rp7,6 triliun