Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dengan tegas menekankan pentingnya kontrol sosial dari elemen masyarakat, seperti media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk menjamin demokrasi berjalan dengan baik.

"Demokrasi akan makin tajam dan bagus apabila kontrol sosialnya makin terbuka," kata Fadel dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk menjalankan demokrasi secara benar dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk menjamin demokrasi berjalan dengan baik dan berada di jalurnya, Fadel memandang perlu social control (kontrol sosial) dari elemen masyarakat.

Penghormatan dan dukungan Fadel Muhammad terhadap kontrol sosial masyarakat berupa kritikan keras terhadap dirinya. Kritikan tersebut pernah diberikan kepada pimpinan MPR dari kelompok DPD ini saat menjabat Gubernur Gorontalo selama dua periode.

"Ketika saya menjabat Gubernur Gorontalo, saya sering mendapat kritik dari media massa, bahkan sangat pedas dan tajam. Akan tetapi, saya tetap dekat dengan media, tetap berkomunikasi. Saya tidak marah, tidak juga tersinggung,” ujarnya.

Kalau dikritik sebagai pejabat publik, dia tidak lantas panas. Fadel justru memberikan penjelasan atas aspek-aspek apa saja yang dikritik.

Intinya, lanjut Fadel, betapa sangat penting sosial kontrol itu sebab sosial kontrol memang harus disuarakan. Jika tidak disuarakan, tidak akan ada artinya kontrol sosial.

Dalam kesempatan itu, dia menitipkan pesan bahwa saat ini ada wacana besar mewujudkan ketahanan pangan di Gorontalo dan menjadikan Gorontalo sebagai Kawasan Pangan Nasional.

LSM dan media massa harus menjaga sesuai dengan perannya sebagai kontrol sosial agar ide besar ini tidak sekadar wacana, tetapi dapat terealisasi.

Dia mengemukakan hal itu dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi focus group discussion (FGD) kerja sama MPR dengan LSM Komunitas Pejuang Aspirasi Rakyat (KOMPAK), di Gorontalo, Sabtu (8/4).

Turut hadir dalam diskusi bertema Peran LSM dan Media sebagai Fungsi Kontrol Terhadap Kebijakan Pemerintah, antara lain, anggota DPD RI Abdurrahman A. Bahmid, anggota DPRD Prov. Gorontalo Adhan Dambea, Perwakilan Ketua PWI Gorontalo Irfan Mahmud, pimpinan dan anggota LSM Komcad, perwakilan LSM, dan media massa di Gorontalo.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR: Pejabat harus jadi kontrol sosial masyarakat
Baca juga: Konten warganet bisa jadi "kontrol" dalam tragedi Kanjuruhan