Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan partainya siap menjadi motor penggerak untuk mewujudkan koalisi besar atau koalisi kebangsaan pada Pemilu 2024.

"PAN siap menjadi motor penggerak koalisi kebangsaan di bawah bimbingan Pak Jokowi. Kami meyakini Koalisi Kebangsaan akan terwujud," kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Eddy menambahkan silaturahmi yang dilakukan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan dengan mengunjungi kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (8/4), merupakan tindak lanjut dari upaya mewujudkan koalisi kebangsaan.

"Pertemuan dengan Pak Prabowo dan Gerindra adalah tindak lanjut dari upaya PAN dan partai koalisi untuk mewujudkan koalisi kebangsaan seperti dalam pembicaraan sebelumnya di kantor DPP PAN," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Dia mengatakan PAN sudah memiliki kedekatan historis dengan Partai Gerindra berikut ketua umumnya, karena selama 10 tahun terakhir PAN mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan 2019.

Baca juga: PAN-Gerindra ingin lanjutkan pembangunan masa pemerintahan Jokowi

Apalagi, tambahnya, saat ini kedua belah pihak sama-sama menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Karena itu, bagi PAN, menjalin komunikasi serta kerja sama dengan Pak Prabowo dan Gerindra itu merupakan ikhtiar berkelanjutan yang telah dirajut sejak 2014," kata Eddy.

Sabtu siang (8/4), Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dari sisi PAN, hadir Zulkifli Hasan dengan didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay, Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan jajaran pengurus partai politik lainnya.

Acara silaturahmi itu dihadiri Prabowo Subianto dengan didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan staf khusus sekaligus juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca juga: Dosen politik UI sebut koalisi besar pencapresan bisa terwujud

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan acara "Silaturahmi Ramadhan" yang digelar PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), yang dihadiri pula oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.

Dua koalisi partai politik hadir dalam silaturahmi tersebut, yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Partai Golkar, PPP, dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan anggota Partai Gerindra dan PKB.

Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara itu mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi.

"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua Umum PUAN tegaskan PAN siap kolaborasi untuk kemajuan bangsa

Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Baca juga: PAN sebut Jokowi tidak turut mengatur pembentukan koalisi besar