Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan tidak ada anggaran untuk menyosialisasikan redenominasi rupiah kepada masyarakat.

"Tunggu sah dulu undang-undangnya, baru kami bolehkan untuk sosialisasi," kata Harry di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin.

Harry menganggap redenominasi adalah wacana yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Dia juga mengatakan, karena masih merupakan wacana, kajian redenominasi rupiah belum masuk tahap pembahasan di DPR dan bukan bagian dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2013. "Sehingga tidak ada anggarannya dalam ATBI 2013," katanya.

Menurut Harry, redenominasi atau pemotongan nilai mata uang masih belum jelas tujuan dan prioritasnya. Dia juga mengaku Pemerintah belum membicarakan hal tersebut kepada Komisi Keuangan.

Dia juga menilai, wacana redenominasi rupiah tidak seharusnya mendapatkan prioritas yang lebih besar dari masalah inflasi dan nilai tukar rupiah.

"Karena Undang Undang yang harus ada itu tentang inflasi dan nilai tukar, bukan redenominasi," tuturnya.

Meski dinilai belum menjadi prioritas, Gubernur BI Darmin Nasution mengungkapkan program redenominasi rupiah akan dibahas dalam tim nasional di bawah Wakil Presiden Boediono. Sedangkan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Gubernur BI akan bertindak sebagai pimpinan operasional.

Darmin juga mengatakan program itu telah mulai berjalan dan tengah menyiapkan Rancanga Undang Undang (RUU) agar menjadi prioritas pada 2013.

"Draf RUU dipersiapkan Menkeu, sosialisasi juga, BI hanya menyampaikan penjelasan ke DPR," katanya.

Darmin mengaku program redenominasi telah dilakukan antardepartemen sehingga tidak bisa menyebutkan berapa total anggaran program yang direncanakan membutuhkan waktu sosialisasi dan konsultasi publik selama tiga hingga lima bulan itu.

Namun, dia juga menegaskan bahwa BI tidak memanfaatkan momentum tersebut untuk secara langsung menambah anggaran operasional.

"BI tidak terbiasa setiap kegiatan ada anggarannya. Kami dibayar ya untuk kerja, jadi tidak harus setiap kegiatan tambah duitnya," ujarnya. (A062/KWR)