Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Menteri Keuangan RI Masyita Crystallin mengatakan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform membuat mekanisme transisi energi di Indonesia tidak terlalu mengandalkan fiskal, sehingga bisa pula mengandalkan pihak swasta.

"ETM Country Platform ini membuat fiskal dan konsesi lainnya dalam pembiayaan campuran berperan menjadi pembiayaan katalis, sehingga proyek menjadi bankable dan dapat menggalang investasi swasta," ucap Masyita dalam panel diskusi bertajuk "ASEAN+3 On the Road to Net Zero" yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, ETM Country Platform menjadi salah satu solusi mengatasi tantangan mekanisme transisi energi di Indonesia.

Ia mencontohkan salah satu proyek transisi energi yang telah dilakukan di Tanah Air secara murni dari pihak swasta dengan adanya ETM Country Platform yakni kesepakatan terkait percepatan penghentian Cirebon-1, pembangkit listrik tenaga batu bara 660 megawatt di Jawa Barat.

Mekanisme transisi energi merupakan mekanisme pembiayaan yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik guna mempercepat penggunaan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan dengan mengurangi pengoperasian pembangkit listrik berbasis fosil.

Tujuan dari mekanisme tersebut yaitu mencapai bauran energi yang optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional serta mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencapai kontribusi determinan nasional dan emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Kemudian, untuk memperpendek kinerja ekonomi proyek pembangkit listrik tenaga batu bara dan mempercepat investasi di pembangkit listrik energi terbarukan.

Meski begitu, Masyita mengungkapkan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi mekanisme transisi energi, yakni efisiensi penggunaan dengan kapasitas fiskal yang terbatas, transisi energi yang adil terutama bagi pekerja dan masyarakat yang terkena dampak, serta keterjangkauan oleh kemampuan fiskal dan konsumen listrik.

Oleh karenanya, mekanisme terkoordinasi dan terintegrasi yang menggabungkan fasilitas pengurangan risiko dengan pembiayaan yang dibutuhkan, yaitu salah satunya dengan ETM Country Platform.

"Jadi orang biasanya berpikir bahwa dalam proyek tertentu, tidak mungkin melakukannya tanpa campur tangan, dukungan, atau insentif pemerintah. Ternyata tidak demikian karena di Indonesia sudah dimulai," ucap dia.