Kairo (ANTARA News) - Presiden Mohamed Moursi "bersedia" menunda referendum soal konstitusi baru yang rencananya digelar tanggal 15 Desember jika oposisi menerima dialog tanpa prasyarat, demikian laporan laman Al-Ahram mengutip pernyataan Menteri Kehakiman Mesir Ahmed Miky, Jumat (7/12).

Sementara itu, Komisi Tertinggi Pemilihan Umum pada hari yang sama memutuskan untuk menunda pemungutan suara bagi warga negara Mesir di luar negeri mengenai rancangan undang-undang dasar tersebut, dari 8 Desember jadi 12 Desember atas permintaan Kementerian Luar Negeri Mesir.

Menurut laporan Xinhua, pada Jumat malam, sekumpulan pemrotes tiba di istana presiden di Kairo, dan puluhan dari mereka berhasil menerobos barikade kawat berduri yang dipasang oleh pengawal presiden guna menghalangi jalan menuju istana.

Pada Jumat pagi, beberapa ratus penentang Moursi berkumpul di luar istana presiden guna menuntut dia mundur. Sebagian pemrotes berteriak, "Turunkan kekuasaan Ikhwanul Muslimin!" dan "Buka! Buka!" saat mereka berusaha menerobos barikade kawat berduri untuk masuk ke dalam istana.

Moursi menunda pidatonya, Kamis malam, setelah bentrokan berdarah antara pendukung dan penentangnya di luar istana presiden menewaskan enam orang dan melukai lebih dari 1.000 orang lagi.

Pada 22 November, Moursi mengeluarkan deklarasi undang-undang dasar yang memutuskan bahwa semua peraturan, dekrit dan deklarasi undang-undang dasar yang dikeluarkan oleh presiden sejak ia memangku jabatan pada 30 Juni lalu sudah final dan tak bisa ditentang oleh siapa pun.

Tindakan Presiden Mesir tersebut dipandang sebagai upaya untuk mendapat kekuasaan yang lebih besar dan memicu gelombang demonstrasi dan protes di seluruh negeri itu.

(C003)