Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyampaikan dukungan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat yang telah diakui dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami ingin memberikan dukungan penuh kepada Palestina yang telah diakui sebagai negara oleh PBB. Kami, sebagai bangsa Indonesia, turut bangga atas perjuangan Palestina," kata Ketua DPP PDIP bidang Hubungan Luar Negeri Andreas Hugo Pareira di Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Sejak dahulu mantan Presiden Soekarno telah mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan, Soekarno menginginkan agar Indonesia turut membebaskan Palestina dari penjajahan Israel.

"Persoalan Palestina bukan merupakan persoalan parsial, melainkan perjuangan melawan kolonialisme, dan kita wajib membantunya agar terbebas dari penjajahan," ujar Andreas.

Menanggapi dukungan dari PDIP tersebut, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih.

"Kami berterima kasih kepada PDIP atas dukungan yang telah diberikan kepada kami. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas perjuangan Indonesia di PBB yang mendukung pengakuan PBB terhadap Palestina," kata Fariz.

Senada dengan Andreas, Fariz mengungkapkan Indonesia sudah memberikan dukungannya terhadap Palestina sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

"Sejak Indonesia merdeka, Presiden Soekarno yakin bahwa suatu hari nanti Palestina akan memperoleh kemerdekaan dan Indonesia tidak pernah berhenti memberikan dukungannya," katanya.

Hari ini, sejumlah perwakilan PDIP mendatangi Kedutaan Besar Palestina di Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap negara tersebut.

Dalam kunjungan yang tidak dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, PDIP menyerahkan surat dukungan sekaligus ucapan selamat kepada Palestina karena telah diakui sebagai negara oleh PBB.

Palestina akhirnya disahkan menjadi negara pemantau non anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (29/11) lalu. Status Palestina pun resmi naik dalam keanggotan PBB setelah mendapat pengakuan dari 138 negara anggota.
(ANT)