Sydney (ANTARA News) - Setelah Inggris dan Perancis, Australia akan memanggil duta besar Israel untuk negara benua itu. Canberra akan meminta penjelasan atas kekukuhan Israel tetap membangun kompleks pemukiman baru di Yerusalem timur dan Tepi Barat.


Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, menyatakan, usul Israel itu dan rencana menahan pajak dari pemerintah Palestina, sangat menyulitkan peluang melanjutkan perundingan di antara kedua pihak.

"Australia sejak lama menentang semua kegiatan permukiman," katanya. "Kegiatan tersebut mengancam kelangsungan penyelesaian dua negara, yang tanpa itu tidak akan pernah ada keamanan di Israel," kata Carr.

Israel, yang permukimannya di tanah jajahan dan caplokan di Palestina sejak lama telah menjadi duri upaya perdamaian, menolak mundur.

Langkah itu --di mata Israel-- sebagai imbalan atas keberhasilan Palestina mendapatkan kedudukan negara pengamat bukan anggota di PBB, pada tengah pekan sebelumnya.

Sekitar 3.000 rumah akan dibangun di tanah disebut E1, wilayah dudukan Tepi Barat membentang dari ujung timur Yerusalem timur caplokan sampai permukiman Israel Maaleh Adumim.

"Keputusan Israel mencairkan daerah dikenal sebagai E1 itu sangat kontra-produktif. Australia juga menyampaikan keprihatinan ini kepada pemerintah Israel di Yerusalem," kata Carr.

Inggris, Perancis, Denmark, Spanyol dan Swedia telah memanggil duta besar Israel untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam, sementara Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyebut rencana itu "pukulan mematikan" bagi penyelesaian dua negara.

E1 adalah daerah sangat bermasalah di Tepi Barat, yang membentang dari ujung timur Yerusalem timur -yang dicaplok Israel- sampai permukiman Maaleh Adumim.

Palestina gigih menentang kegiatan itu, karena pasti membelah dua Tepi Barat, yang diduduki di utara dan selatan, serta memutuskannya dari Yerusalem, dan membuat pembentukan negara Palestina bahkan lebih bermasalah.

(B002/H-AK)