Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB.

“Pembentukan Kampung KB memiliki nilai strategis untuk melahirkan generasi bangsa Indonesia yang berkualitas,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Boni menuturkan seperti halnya yang dikerjakan bersama Wali Kota Tomohon Carol Joram Azarias Senduk, BKKBN telah mencanangkan sebanyak 44 kelurahan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Kampung KB.

Pencanangan pendirian Kampung KB itu diapresiasi karena bisa mendongkrak kinerja Kota Tomohon untuk menurunkan angka prevalensi stuntingnya yang semula pada tahun 2021 menyentuh 18,3 persen, menjadi 13,7 persen pada tahun 2022 berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

Baca juga: BKKBN: Pengembangan Kampung KB fokus bangun SDM sejahtera

Boni menyampaikan bahwa dari data yang sama, Kota Tomohon ditempatkan sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang sudah mencapai target prevalensi stunting nasional tahun 2024 yakni 14 persen.

“Semoga pencapaian ini tidak membuat kita lengah, melainkan terus menerus melakukan sinergitas yang baik dengan berbagai pihak untuk menurunkan bahkan menghilangkan angka stunting khususnya di Kota Tomohon,” kata Boni.

Wali Kota Tomohon Carol Joram Azarias Senduk berharap dengan keberhasilan Pemerintah Kota Tomohon dalam menurunkan angka stunting, cita-cita untuk Kota Tomohon Zero Stunting dapat terwujud dengan semakin banyaknya Kampung KB di wilayahnya.

“Kota Tomohon akan terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dan mitra kerja terutama pengambil keputusan untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting,” kata Carol.

Baca juga: BKKBN ajak masyarakat berperan aktif di Kampung Keluarga Berkualitas

Sementara di NTB, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Samsul Anam menambahkan bahwa Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa, di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia, untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non-pemerintah, swasta dalam memfasilitasi, mendampingi serta membina masyarakat untuk menyelenggarakan Program Bangga Kencana dan pembangunan sektor lainnya.

Penilaian Kampung KB dilakukan secara terbuka, dengan pengecekan terkait program-program yang dijalankan, serta beberapa variabel penilaian seperti input, proses, dan hasilnya harus memiliki bukti konkret sehingga tim penilai dapat memberikan nilai dengan sebenar-benarnya.

Baca juga: BKKBN mendorong Kampung KB bantu gizi percepat penurunan stunting

“Kampung KB menjadi salah satu program strategis dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana secara baik di lini lapangan,” katanya.