Beijing (ANTARA) - Otoritas China menentang keras peningkatan anggaran militernya dijadikan alasan bagi Amerika Serikat dan Inggris untuk menaikkan anggaran militer kedua negara tersebut.

"China selalu menjadi negara yang membangun perdamaian global dan mendukung tatanan internasional, bukan tantangan bagi negara lain," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China Kolonel Senior Tan Kefei kepada pers di Beijing, Kamis (30/9).

Pada pembukaan Sidang Tahunan Kongres Rakyat China di Beijing, Minggu (5/3), diumumkan kenaikan anggaran pertahanan China pada 2023 sebesar 7,2 persen menjadi 224,79 miliar dolar AS (sekitar 3,4 kuadriliun).

Pada awal Maret, Gedung Putih merilis pengajuan anggaran militer pada tahun fiskal 2024 sebesar 886 miliar dolar AS yang terdiri dari 842 miliar dolar AS untuk Pentagon dan 44 miliar dolar AS untuk program terkait pertahanan di departemen lain.

Anggaran militer AS tersebut bertambah sekitar 28 miliar dolar AS dibandingkan pada 2023.

Baca juga: Anggaran pertahanan China melesat hingga Rp3,4 kuadriliun pada 2023

Washington menyatakan bahwa kenaikan anggaran militer tersebut digunakan untuk mengatasi tantangan keamanan dari Moskow dan Beijing.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga berjanji akan menaikkan anggaran militer negara itu sebesar 6 miliar dolar AS dalam dua tahun mendatang untuk merespons peningkatan kekuatan militer Rusia dan China.

Menurut Tan, selama bertahun-tahun AS membanggakan diri sebagai negara dengan anggaran militer tertinggi di dunia serta telah memulai peperangan dan kekacauan di seluruh dunia.

"AS ancaman terbesar bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas global," kata pejabat militer China itu.

Tan pun mendesak Inggris bersikap objektif dan rasional dalam memandang China dengan tidak menyebutnya sebagai ancaman.

China juga mementang AS dan Inggris yang menghibahkan teknologi kapal selam nuklir kepada Australia karena dianggap sebagai manifestasi dari mentalitas Perang Dingin.

Baca juga: Anggaran militer China kalah jauh dari AS

Baca juga: China sebut kecenderungan Jepang menuju militerisasi "amat berbahaya"