Surat-surat kabar Mesir memrotes "kediktatoran" Morsi
3 Desember 2012 15:51 WIB
Pengunjuk rasa anti-Mursi berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo, Selasa (27/11). Penentang Presiden Mohamed Mursi bentrok dengan polisi Mesir pada Selasa kemarin saat ribuan pengunjuk rasa meningkatkan tekanan kepada Mursi untuk menghapuskan dekrit yang menurut mereka mengancam Mesir dengan era baru otokrasi. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany )
Kairo (ANTARA News) - Surat-surat kabar Mesir Senin memrotes konstitusi baru yang dipersoalkan, beberapa diantaranya menurunkan halaman muka dramatis berjudul "Tidak untuk kediktatoran".
Sebuah kartun surat kabar dalam bentuk manusia terantai di sel dipajang di halaman muka sejumlah surat kabar independen termasuk Al-Watan dan Al-Masry Al-Youm dengan tulisan "Konstitusi yang menghapus hak asasi manusia dan membelenggu kebebasan. Tidak untuk kediktatoran", lapor AFP.
Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak akan terbit pada Selasa.
Langkah tersebut adalah yang terakhir dari serangkaian protes terhadap Presiden Mohamed Morsi yang minggu lalu mengeluarkan dekrit memperluas kekuasaannya dan mempercepat adopsi draf konstitusi di jantung pertarungan politis dan ideologis di negara itu.
Dekrit presiden juga melarang badan yudisial apapun membubarkan panel yang didominasi kaum Islamis yang mendraf piagam tersebut.
Konstitusi baru dikecam karena gagal melindungi hak asasi manusia pokok dan membuka jalan bagi intepretasi kaku hukum Islam.
Pada Minggu, para hakim mengatakan mereka akan memboikot referendum 15 Desember terhadap konstitusi, yang secara tajam meningkatkan pertaruhan menuju kebuntuan dengan kaum Islamis presiden.
Pengumuman dari Klub Hakim, yang mewakili para hakim seluruh negeri, muncul sesudah pengadilan tertinggi Mesir memulai mogok tanpa batas menghadapi protes massal di luar gedung kehakiman oleh para pendukung Morsi yang menentang keputuan mereka tentang legalitas panel yang menyusun piagam draf tersebut.
Kebuntuan telah mempolarisasi opini rakyat Mesir dan memicu krisis politis terbesar sejak Morsi memegang kekuasaan pada Juni sebagai presiden sipil pertama satu-satunya negara itu dan presiden terpilih pertamanya sejak penggulingan veteran orang kuat Hosni Mubarak dalam sebuah pemberontakan rakyat awal tahun lalu. (K004)
Sebuah kartun surat kabar dalam bentuk manusia terantai di sel dipajang di halaman muka sejumlah surat kabar independen termasuk Al-Watan dan Al-Masry Al-Youm dengan tulisan "Konstitusi yang menghapus hak asasi manusia dan membelenggu kebebasan. Tidak untuk kediktatoran", lapor AFP.
Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak akan terbit pada Selasa.
Langkah tersebut adalah yang terakhir dari serangkaian protes terhadap Presiden Mohamed Morsi yang minggu lalu mengeluarkan dekrit memperluas kekuasaannya dan mempercepat adopsi draf konstitusi di jantung pertarungan politis dan ideologis di negara itu.
Dekrit presiden juga melarang badan yudisial apapun membubarkan panel yang didominasi kaum Islamis yang mendraf piagam tersebut.
Konstitusi baru dikecam karena gagal melindungi hak asasi manusia pokok dan membuka jalan bagi intepretasi kaku hukum Islam.
Pada Minggu, para hakim mengatakan mereka akan memboikot referendum 15 Desember terhadap konstitusi, yang secara tajam meningkatkan pertaruhan menuju kebuntuan dengan kaum Islamis presiden.
Pengumuman dari Klub Hakim, yang mewakili para hakim seluruh negeri, muncul sesudah pengadilan tertinggi Mesir memulai mogok tanpa batas menghadapi protes massal di luar gedung kehakiman oleh para pendukung Morsi yang menentang keputuan mereka tentang legalitas panel yang menyusun piagam draf tersebut.
Kebuntuan telah mempolarisasi opini rakyat Mesir dan memicu krisis politis terbesar sejak Morsi memegang kekuasaan pada Juni sebagai presiden sipil pertama satu-satunya negara itu dan presiden terpilih pertamanya sejak penggulingan veteran orang kuat Hosni Mubarak dalam sebuah pemberontakan rakyat awal tahun lalu. (K004)
Penerjemah: Kunto Wibisono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
Tags: