Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk melaporkan bila menemukan kendala dalam pengentasan stunting di wilayah masing-masing.

“Mohon pemda untuk segera mengusulkan kebutuhan antropometri dan USG di masing-masing kabupaten dan kota ke Kementerian Kesehatan,” kata Deputi Bidang KSPK BKKBN Nopian Andusti dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Dalam Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara pada Rabu (29/3), ia menyebutkan, sejumlah masalah dalam pengentasan stunting, antara lain ketersediaan anggaran, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

Ia mengatakan setiap masalah bisa diselesaikan dengan menggunakan dana desa, sebagaimana arahan dari Menko PMK yang mengacu pada lampiran Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 untuk segera dilaksanakan dengan baik.

Ia meminta setiap daerah segera mendiskusikan masalah tersebut dengan Kementerian Kesehatan, agar percepatan penurunan stunting berjalan dengan lebih maksimal.

Selain itu, Nopian mengimbau, para pejabat pemda menjadi negarawan yang tidak diskriminasi, tidak adil, dan tidak melakukan korupsi untuk rakyat.

Baca juga: BKKBN dan Yayasan Seribu Cita Bangsa latih ribuan bidan atasi stunting

Pada acara yang sama, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non-fisik, secara maksimal untuk mempercepat penanganan stunting.

Ia mencontohkan penyerapan DAK yang baik terjadi pada realisasi DAK Tahun 2022 di Provinsi Maluku Utara, termasuk dalam kategori tertinggi, karena realisasi pada DAK fisik mencapai 90,08 persen dan DAK non-fisik mencapai 95,75 persen.

Hal tersebut membuat BKKBN memberikan apresiasi penghargaan Pelaksana Realisasi Menu BOKB Inisiasi terbaik di Lini Lapangan Tahun 2022.

Meski demikian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tetap meminta jajaran di pemerintahan daerah di Provinsi Maluku Utara lebih bekerja keras dengan mengerahkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alamnya.

Dengan prevalensi stunting di Maluku Utara yang mencapai 26,1 persen, ia meminta pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota bekerja keras tidak hanya untuk mencapai target prevalensi stunting secara nasional yakni 14 persen pada 2024, tetapi juga mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Pertemuan ini menjadi sarana kita dalam mendengar inovasi dan permasalahan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga kita bisa membantu memberi masukan atau bisa menindaklanjuti di tingkat pusat dalam menyelesaikan masalah tersebut," kata Muhadjir.

Baca juga: BKKBN: Keterlibatan TNI amat penting untuk bangun bangsa berkualitas
Baca juga: Menko: Optimalkan kerja sama lintas sektor dalam penanganan stunting
Baca juga: BKKBN: Daerah pelosok perlu intervensi khusus turunkan stunting