Jakarta (ANTARA News) - Kali ini mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto, menyatakan, kepemimpinan yang diperlukan bangsa Indonesia mendatang sangat tergantung pada tantangan yang dihadapinya.

"Globalisasi dan perkembangan lingkungan strategis lain akan mempengaruhi pemimpin dan kepemimpinan yang relevan untuk Indonesia di masa depan," katanya, ketika menyampaikan pidato pada kegiatan Latihan Kepemimpinan Organisasi tingkat Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Telkom (BEM ITT) Bandung, Minggu.

Kegiatan Latihan Kepemimpinan Organisasi tingkat Dasar BEM ITT diikuti sekitar 300 mahasiswa di kampus ITT Telkom Bandung.

Menurut Endriartono, merujuk pada berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, sehingga calon pemimpin di masa mendatang diperlukan figur yang memiliki kapasitas, integritas, kredibilitas, keberanian, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Selain kriteria dan karakter calon pemimpin tersebut, menurut dia, guna mengatasi berbagai persoalan bangsa di semua tingkatan, diperlukan figur calon pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan kuat, negarawan, memiliki komitmen kuat, rekam jejak bersih, adil, tegas, dan berani mengambil risiko.

"Calon pemimpin di semua tingkatan juga harus memiliki wawasan kebangsaan dan kesadaran sejarah yang kuat," katanya.

Endriartono menambahkan, calon pemimpin di masa mendatang juga harus memiliki visi terhadap pluralitas bangsa, kebangsaan politik, dan semangat persatuan Indonesia guna menjaga integritas Indonesia.

Menurut dia, bangsa Indonesia ke depan memerlukan figur pemimpin yang negarawan dan pembangun konsensus, serta memiliki kemampuan persuasif yang tinggi untuk bekerja sama dan mengedepankan kepentingan bangsa.

"Mencermati situasi politik saat ini ada pertarungan sedemikian rupa, seolah melupakan di atas semua kepentingan politik yang pragmatis terdapat kepentingan kebangsaan yang lebih besar," katanya.

Endriartono mencontohkan, hiruk-pikuk penyusunan UU Partai Politik dan UU Pemilihan Umum, yang dilakukan setiap lima tahun oleh partai-partai politik di parlemen, yang secara kasat mata tampak sarat kepentingan dalam upaya melanggengkan kekuasaan.

"Menghadapi situasi seperti ini, di saat banyak aktor politik dan simpul-simpul kepentingan cenderung berpikir dengan horizon yang makin pendek dan mengesampingkan kepentingan bangsa jangka panjang, maka kita memerlukan pemimpin yang mampu meyakinkan semua kekuatan politik yang ada untuk bersepakat menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara serta berpikir dalam horizon lebih jauh ke depan," katanya.


(R024/E011)