Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera I menyatakan pada tahun 2023 akan merehab sebanyak 6.250 rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Aceh.

“Saat ini yang sudah direhab sebanyak lima ribuan unit rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh,” kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera I, Teuku Faisal Riza di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela silaturahim dengan Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Aceh Febrianto Budi Anggoro di kantor ANTARA Biro Aceh di Banda Aceh.

Ia menjelaskan rumah tidak layak huni yang direhab tersebut merupakan data yang diinput berdasarkan data dari setiap kabupaten/kota di Aceh yang telah melalui proses survei.

Ia menyebutkan pada tahun 2022, Kementerian PUPR merehab sebanyak 17.150 unit rumah tidak layak huni di provinsi ujung paling barat Indonesia itu menjadi rumah layak huni.

Pihaknya berharap kepada seluruh kepala desa/keuchik dapat memberikan data yang akurat terhadap calon penerima manfaat sehingga seluruh rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Ia menambahkan ada lima syarat penting yang perlu dimiliki rumah layak huni yakni ketahanan dan keselamatan bangunan, kecukupan luas ruang penghuni, akses sanitasi layak, akses air minum layak, adanya luasan pencahayaan dan penghawaan.