Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan untuk bencana longsor ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Mensos Risma mengatakan pengiriman logistik hingga ke Pulau Serasan dilakukan dalam waktu 27 jam dengan jalur laut, karena kendala akses.

"Kita tidak pernah lebih dari 24 jam, kami sudah bisa salurkan bantuan itu," kata Mensos Risma dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR diikuti di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Mensos Risma mengajukan anggaran tambahan untuk bantuan sosial bencana agar dapat mempercepat bantuan tersalur di wilayah-wilayah terpencil.

Baca juga: Bantuan logistik Kemensos ke Serasan terkendala cuaca

Dia memaparkan anggaran bantuan kedaruratan bencana untuk 2023 sebesar Rp25,5 miliar. Sementara hingga Maret 2023, Kementerian Sosial telah merealisasi anggaran tersebut sebesar Rp22,3 miliar.

"Jadi, kurang lebih sisanya hanya Rp3 miliar, yang saya khawatir nanti Juli udah nggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan anggaran ini sudah dua kali," kata Mensos Risma.

Sehingga, pihaknya akan mengajukan dengan rata-rata kebutuhan per bulan senilai Rp17 miliar berdasarkan perhitungan kebutuhan per bulan di tahun 2022.

Risma menjelaskan saldo untuk bufferstock logistik 2022 senilai Rp78 miliar tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan pada tahun 2023, anggarannya Rp70,4 miliar.

Baca juga: Kemensos kirim bantuan senilai Rp862 juta untuk korban longsor Natuna

Baca juga: Warga buka posko bantuan korban bencana tanah longsor di Natuna

"Jadi, jumlah pagu bufferstock itu Rp149 miliar, sehingga estimasi yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus 2023, kurang lebih 8,6 bulan," kata dia.

Namun, menurut Mensos Risma, hal ini dirasa berat, misalkan harus menyebarkan logistik seperti ke Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai.

"Kalau kejadiannya misalkan di NTB, enggak mungkin ngambil bufferstock itu dari daerah-daerah jauh seperti Aceh, itu kita ambil, enggak mungkin," ujar Mensos.