Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyatakan kinerja pemerintah dalam mengangkat 544.180 guru honorer menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

“Melalui Program ASN PPPK kualitas pendidikan nasional diharapkan akan semakin meningkat,” kata Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahmi Alaydroes di Jakarta, Selasa.

Sebanyak 544.180 guru telah resmi berstatus sebagai ASN PPPK yakni terdiri dari proses seleksi tahun 2021 sebanyak 293.860 guru honorer dan sebanyak 250.320 guru honorer dari proses seleksi tahun 2022.

Sementara untuk tahun 2023, pemerintah pusat akan membuka 601.286 formasi ASN PPPK.

Fahmi mengatakan rekrutmen ASN PPPK merupakan solusi taktis bagi para guru honorer yang selama ini telah menjalankan peran penting mencetak generasi berkualitas penerus bangsa.

Baca juga: 293 ribu guru honorer jadi ASN lewat program ASN PPPK

Ia pun meminta kepada pemerintah pusat merancang skema supaya guru-guru yang direkrut memiliki kompetensi dan tersebar secara merata di seluruh pelosok Indonesia.

“Program ini membuat mereka tenang karena memiliki kejelasan status,” ujar Fahmi.

Ia berharap pemerintah semakin memiliki koordinasi yang kuat dan efektif dengan pemerintah daerah (pemda) seperti membiayai guru-guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sisi lain Fahmi mengingatkan pemda tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat dan harus proaktif melakukan upaya yang strategis agar keberadaan guru di daerah mendapatkan dukungan.

Hal itu lantaran dengan memiliki koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemda maka memberikan ketenangan bagi para guru untuk menjalankan tugas mereka sesuai Undang Undang Dasar 1945.

“Komisi X akan terus mengawal pengangkatan guru honorer ASN PPPK yang dilakukan pemerintah. Kami juga mendukung pemerintah melakukan upaya strategis agar persoalan guru honorer bisa dituntaskan sebaik-baiknya,” kata Fahmi.

Baca juga: PGRI sebut program ASN PPPK beri kepastian ketersediaan pendidik

Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Timur Ilham Wahyudi mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memperjuangkan guru honorer melalui rekrutmen Guru ASN PPPK.

“Gaji kami tadinya di bawah kuli bangunan, sekarang kami bersyukur memiliki gaji yang cukup dan menjadi ASN PPPK,” ujar Ilham.

Agar target pengangkatan 1 juta guru ASN PPPK segera terealisasi, Ilham berharap pemerintah daerah menghilangkan keraguan dalam mengusulkan formasi.

Ilham pun memastikan pihaknya akan berkolaborasi dan bersinergi dengan para bupati serta meyakinkan Kepala BKD bahwa daerah tidak perlu merasa cemas dan was-was jika pengangkatan ini tidak ada uangnya.

“Karena dari Menteri Keuangan sudah bertanda tangan secara resmi di PMK dan ini akan menjawab semuanya,” ujar Ilham.

Hal senada disampaikan Ketua Komunitas Kami Pengajar Fitriana yang turut menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah karena telah memperhatikan nasib guru honorer baik yang sudah mengabdi selama puluhan tahun maupun yang masih baru.

“Kami sangat-sangat menghargai ketika ada lebih banyak jumlah guru yang bisa disejahterakan dengan pengangkatan ini,” ujar Fitriana.

Baca juga: Kemendikbudristek: Masih banyak lulusan ASN PPPK belum diangkat pemda