Banda Aceh (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Aceh M Fadhil Rahmi meminta kerajaan Belanda ikut melakukan penelitian terkait arsip peninggalan di Tanah Rencong sejak zaman penjajahan dahulu, termasuk soal lapangan Blang Padang Banda Aceh.

"Semoga ke depan, persoalan Blang Padang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sejarah Aceh dapat tertuntaskan," kata Fadhil Rahmi dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Sabtu.

Hal ini disampaikan Fadhil Rahmi saat melakukan pertemuan dengan Royal Collection of Netherland di Belanda. Di sana ia disambut oleh Mr E F Vermal selaku Sekretaris Jenderal Yang Mulia Raja dan Ratu Belanda serta Directeur Koninklijke Verzamelingen atau Direktur Koleksi Kerajaan drs C (Claudia) Hörster.

Kata Fadhil, kerajaan Belanda juga mempertegas ingin membantu pihak-pihak yang ingin memperoleh dokumentasi penting terkait peninggalan Hindia Belanda di Indonesia.

"Kerajaan Belanda siap memfasilitasi keinginan masyarakat Aceh untuk memperoleh arsip kepemilikan tanah Blang Padang, di Banda Aceh," ujarnya.

Fadhil berharap, sikap terbuka dari kerajaan Belanda ini akan mampu mengakhiri sengketa soal kepemilikan Blang Padang. Karenanya, ia juga meminta Pemerintah Aceh dapat mengirimkan tim penelitian untuk menemui Direktur Koleksi Kerajaan tersebut.

“Saya hanya menjadi penghubung terkait hal ini. Sengketa soal Blang Padang ini sudah lama dan perlu segera diselesaikan,” kata Fadhil Rahmi.

Sementara itu, Direktur Koleksi Kerajaan Belanda drs C (Claudia) Hörster menyampaikan, mengenai arsip tersebut (Hindia Belanda) sudah ada sejak 1934. Meski demikian, para peneliti bisa mendaftarkan langsung kepada mereka (pihak istana), untuk meminta penelitian.

Namun secara khusus, Claudia mengaku belum mengetahui ada tidaknya arsip (terkait lapangan Blang Padang).

“Ini tugas dan tanggung jawab kami. Apalagi Indonesia dan Belanda memiliki sejarah panjang bersama,” demikian Claudia.

Baca juga: Anggota DPD ajak mahasiswa di Kalteng terapkan 5K hadapi IKN

Baca juga: Ketua DPD RI: Pemda harus padukan politik kebijakan dan anggaran