Menurut dia, jika Ketua Umum PDI Perjuangan bukanlah Megawati, partai tersebut bisa saja mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sampai dengan tiga periode.
Akan tetapi, di bawah kepemimpinan Megawati yang merupakan elite politik yang kuat dan konsisten dengan penerapan demokrasi di Tanah Air, PDI Perjuangan tegas tidak sepakat dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Coba bayangkan, apa jadinya kalau tidak ada Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan? Kalau PDI Perjuangan mau, ini jangankan tiga periode, seumur hidup Pak Jokowi bisa menjadi Presiden RI, kalau PDI Perjuangan mau. Itu yang saya hormat, saya hormat angkat topi, kaki, tangan, semuanya pada PDI Perjuangan yang konsisten, sikapnya tidak berubah, kokoh, pendiriannya tidak berubah," ujar dia.
Meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi sejak periode pertama hingga dalam periode kedua ini bernilai baik, kata dia, kepemimpinannya harus tetap diakhiri pada tahun 2024.
"Tingkat kepuasan masyarakat, it’s okay, tidak ada masalah, bahkan ada menteri yang mengatakan ini presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, it’s okay, tapi ini harus setop, harus berhenti pada bulan Februari 2024. Karena apa? Karena demokrasi, karena PDI Perjuangan adalah partai demokrasi," kata dia.
Di negara yang menganut sistem demokrasi, lanjut dia, harus ada pergantian pemimpin secara regular karena tidak ada kekuasaan tanpa batas. Pandangan seperti itu pun, menurut Pangi, konsisten ada pada sosok Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Anggota Komisi III: MK waras tolak perpanjangan masa jabatan presiden
Baca juga: MK sebut belum ada alasan hukum ubah masa jabatan presiden 2 periode