Kepala Perwakilan Kemenkeu, Kantor Wilayah DJPb Sulsel Supendi di Makassar, Kamis, mengatakan angka penyaluran TKDD Sulsel pada Januari-Februari 2023 sebesar Rp3,9 triliun itu lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp4,7 triliun.
"Untuk Januari dan Februari 2023 angkanya terkontraksi(turun) 15,28 persen. Dua bulan ini tersalur Rp3,9 triliun sementara di periode yang sama tahun itu tersalur Rp4,7 triliun," ujarnya.
Supendi menjelaskan terkontraksinya realisasi TKD Sulsel karena sebagian transfer ke daerah belum tersalurkan dan masih menunggu penyampaian persyaratan salur pemerintah daerah (Pemda) dan penyalurannya belum masuk pada jadwal salur.
Bukan cuma itu, turunnya realisasi juga dipengaruhi oleh penyaluran dana alokasi umum (DAU) yang lebih rendah.
Menurut dia, Pemda masih melakukan penyesuaian penganggaran DAU yang di buat khusus dan penyiapan syarat penyaluran.
Supendi mengatakan di dua bulan terakhir DAU yang tidak ditentukan penggunaannya telah tersalur Rp3,2 triliun atau lebih sedikit dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp4,2 triliun.
"Karena tidak ditentukan penggunaannya itu, sehingga DAU juga mengalami kontraksi minus 22,41 persen dari pagu Rp18,42 triliun, meski telah terealisasi Rp3,2 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp4,2 triliun," katanya.
Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan 46,31 persen pada Januari-Februari 2023 itu dengan jumlah pagu Rp948,64 miliar.
Untuk transfer dana desa terealisasi Rp62,79 miliar atau mengalami peningkatan 47,30 persen dibanding periode yang sama tahun Januari-Februari 2022 Rp42,62 miliar.
"DAK fisik dan dana insentif daerah hingga saat ini juga masih belum ada penyaluran, sementara DAK nonfisik sudah tersalur Rp585,03 miliar berbanding Rp405,89 miliarperiode yang sama tahun sebelumnya," ucapnya.