Menko PMK apresiasi penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat
23 Maret 2023 13:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Road Show Dialog Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Selasa (21/3/2023). ANTARA/HO-kemenkopmk/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem serta penurunan stunting.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menko PMK menilai, pemerintah daerah di wilayah setempat telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara intensif guna menangani kedua isu prioritas tersebut.
"Kemenko PMK terus mengingatkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi program menjadi kunci utama dalam menekan kedua isu prioritas tersebut," katanya.
Muhadjir menambahkan, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting perlu terus dilakukan secara simultan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.
Hal ini, kata Muhadjir, untuk mendukung target pemerintah menurunkan prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting-kemiskinan ekstrem butuh kolaborasi
Berdasarkan laporan dari pemerintah daerah setempat, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan, dari 10,28 persen pada tahun 2021 menjadi 9,43 persen pada tahun 2022.
Sementara di Provinsi Papua Barat Daya angka kemiskinan ekstrem turun dari 9,05 pada tahun 2021 persen menjadi 7,37 persen pada tahun 2022.
Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem yakni dari 14,86 persen di tahun 2021 menjadi 12,09 persen pada tahun 2022.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sorong Suroso mengatakan penurunan tersebut dipicu oleh program kemitraan dan peningkatan akses layanan dasar serta konektivitas wilayah.
"Upaya kami dalam mengintervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini yaitu memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak terkait," katanya.
Baca juga: Menko: Lakukan konvergensi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Menko minta pemda percepat pendataan stunting dan kemiskinan ekstrem
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menko PMK menilai, pemerintah daerah di wilayah setempat telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara intensif guna menangani kedua isu prioritas tersebut.
"Kemenko PMK terus mengingatkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi program menjadi kunci utama dalam menekan kedua isu prioritas tersebut," katanya.
Muhadjir menambahkan, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting perlu terus dilakukan secara simultan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.
Hal ini, kata Muhadjir, untuk mendukung target pemerintah menurunkan prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting-kemiskinan ekstrem butuh kolaborasi
Berdasarkan laporan dari pemerintah daerah setempat, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan, dari 10,28 persen pada tahun 2021 menjadi 9,43 persen pada tahun 2022.
Sementara di Provinsi Papua Barat Daya angka kemiskinan ekstrem turun dari 9,05 pada tahun 2021 persen menjadi 7,37 persen pada tahun 2022.
Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem yakni dari 14,86 persen di tahun 2021 menjadi 12,09 persen pada tahun 2022.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sorong Suroso mengatakan penurunan tersebut dipicu oleh program kemitraan dan peningkatan akses layanan dasar serta konektivitas wilayah.
"Upaya kami dalam mengintervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini yaitu memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak terkait," katanya.
Baca juga: Menko: Lakukan konvergensi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Menko minta pemda percepat pendataan stunting dan kemiskinan ekstrem
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
Tags: