Baca juga: KLHK uji emisi 250 unit kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji emisi dilakukan mengacu pada SNI 09-7118.1-2005 untuk kendaraan bermotor bahan bakar bensin dengan kondisi idle dan SNI 7118-2:2008 untuk kendaraan bermotor bahan bakar solar dengan kondisi akselerasi bebas.
Baku mutu emisi kendaraan bermotor yang diuji harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama atau merujuk pada peraturan daerah masing-masing yang mengatur uji emisi lebih khusus.
Daerah yang sudah memiliki peraturan tentang uji emisi adalah DKI Jakarta yang telah memberlakukan wajib uji emisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor.
Alue berharap hasil uji emisi bisa segera terkoneksi langsung dengan sistem aplikasi uji emisi.
"Harapan saya ke depan di seluruh provinsi di Indonesia memiliki kegiatan yang sama dan mempunyai aplikasi itu bersama supaya kita bisa nilai bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Indonesia tidak berkontribusi dalam mengemisi gas rumah kaca atau gas beracun dan lainnya, sehingga negara kita semakin bersih," ujarnya.
Baca juga: DKI kaji kembali penerapan tilang kendaraan tidak uji emisi
Baca juga: Dukung lingkungan sehat, Bio Farma gelar uji emisi kendaraan
Saat ini, KLHK memiliki alat pemantau kualitas udara sebanyak 56 unit yang terpasang di setiap provinsi maupun kabupaten/kota untuk memonitor kualitas udara secara real-time.
Alue menyampaikan bahwa pihaknya terus meningkatkan dan memperbaiki alat pemantau kualitas udara tersebut. Adapun kegiatan uji emisi kendaraan bermotor yang semakin masif bertujuan agar kualitas udara di Indonesia semakin bagus.
"Selain itu, kami juga mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta berkontribusi pengaruhnya terhadap kualitas udara, kami tingkatkan pencegahan," pungkasnya.