Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terkait formasi lulusan Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet), di Mojokerto, Jawa Timur, Senin (20/3).

"Adanya aparatur sumber daya (ASN) lulusan Akmet akan memastikan ketepatan timbangan di pasar, khususnya di Kota Mojokerto. Hal ini untuk menjaga dan melindungi konsumen agar tidak dirugikan," ujar Menteri Perdangan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dalam MoU ini, Pemkot Mojokerto akan menyiapkan formasi untuk lulusan Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet), khususnya yang berasal dari Mojokerto. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Suhanto mengatakan bahwa pada 2022, Pemkot Mojokerto telah mengirimkan dua orang putra terbaiknya untuk menempuh pendidikan di Akmet. Dua orang ini nantinya akan lulus pada 2025 dan diharapkan mampu memenuhi kekurangan sumber daya manusia kemetrologian di Kota Mojokerto.

Putra dan putri daerah tersebut akan menjadi ASN di daerah masing-masing sehingga perlu disiapkan formasinya. Adapun jabatan fungsional yang dapat diisi lulusan Akmet adalah Fungsional Penera Terampil dan Jabatan Fungsional Pengamat Tera Terampil.

Suhanto berharap, para pegawai di bidang kemetrologian yang telah direkrut agar dipertahankan di jabatan fungsional sesuai dengan kompetensinya.

"Langkah ini perlu diambil agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal untuk menjaga ketertiban ukuran untuk mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Mojokerto. Dalam hal ini, timbangan di pasar dan SPBU perlu dijaga ketertibannya dan standarnya agar tidak merugikan masyarakat," kata Suhanto.

Salah satu fungsi Kementerian Perdagangan adalah memberikan perlindungan konsumen dan perwujudan tertib ukur. Guna mendukung pelaksanaan fungsi tersebut dan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka didirikan Unit Metrologi Legal (UML) di kabupaten/kota. Hingga saat ini, terdapat 364 UML dari 519 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.