Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan tak perlu khawatir soal adanya konflik kepentingan atau conflict of interest terkait terpilihnya kembali Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.

“Tak perlu khawatir soal adanya conflict of interest atas terpilihnya Anwar Usman,” ujar Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pasalnya, kata Hasto, selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin, tak akan ada konflik kepentingan.

Hal itu disampaikan Hasto merespons kritikan PKS soal terpilihnya Anwar Usman di periode ketiganya.

"Kalau presidennya dipimpin oleh Pak Jokowi, Ibu Mega, nggak perlu khawatir terhadap conflict of interest, karena terbukti," kata Hasto.

Hal tersebut terbukti dari hasil Pemilu 2019 lalu. Tidak ada kondisi di mana PDIP tiba-tiba memperoleh kenaikan suara di pemilu hingga 300 persen. PDIP tetap konsisten memperoleh suara di angka antara 18-20an persen.

Politisi asal Yogyakarta ini pun menyinggung soal pemerintahan terdahulu yang menggunakan instrumen kekuasaan untuk menaikkan suara partai tertentu hingga 300 persen.

Hasto tak menjelaskan soal pemerintahan dan partai yang dimaksud.

"Terbukti pada Pemilu yang lalu PDIP tidak naik 300 persen. Tidak ada manipulasi di DPT, tidak ada upaya rekrutmen dari KPU untuk masuk di dalam pengurus jajaran partai politik, tidak ada. Semua equal treatment, sama," ucap Hasto.

Diketahui, hari ini, MK melantik hakim konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023-2028.

Keduanya dilantik dalam Sidang Pleno Khusus di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.

Sidang ini digelar menyusul Anwar Usman dan Saldi Isra yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK dalam pemilihan melalui pemungutan suara pada Rapat Pleno Hakim terbuka untuk umum pada Rabu (15/3).