"Kepada bapak dan ibu dari kementerian/lembaga, kami minta fokus untuk memberikan jalan keluar bagi teman-teman di daerah," ujar Tomsi, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurutnya, apabila kekurangan ketersediaan bahan pangan itu tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa harga kebutuhan tersebut mengalami kenaikan.
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.
Baca juga: Ketua DPR RI minta pemda perhatikan stok sembako jelang Ramadhan
Baca juga: Mendag pastikan pasokan bahan pokok cukup untuk Puasa-Lebaran
Dalam kesempatan yang sama, Tomsi mengingatkan seluruh kepala daerah untuk melakukan upaya pengendalian inflasi secara maksimal di daerah mereka masing-masing.
“Dengan demikian, apabila ada kenaikan atau gejolak berkaitan harga dan stok (barang pokok), maka upaya-upaya yang kita lakukan tidak terlambat,” ujar Tomsi.
Dia menegaskan langkah pemantauan tersebut harus dilakukan seluruh kabupaten atau kota karena berdasarkan catatannya per 20 Maret 2023 pemantauan terhadap harga barang pokok hanya dilakukan oleh 407 daerah.
Selain pemantauan, tambah dia, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah penting lainnya, seperti operasi pasar murah bersama dinas terkait, menjaga pasokan bahan pokok, bahan penting lainnya, melakukan sidak ke pasar, dan distributor agar tidak menahan barang.
Dalam waktu dekat, Tomsi berharap seluruh pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian inflasi secara lebih komprehensif, seperti dengan terus membangun komunikasi bersama kementerian/lembaga, termasuk aparat penegak hukum untuk menangani kecurangan di lapangan terkait dengan distribusi barang pokok.