Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta universitas ikut membantu pemerintah daerah menciptakan birokrasi yang lebih baik. "Saya berharap para rektor dan dosen membantu pemda untuk mendorong birokrasi yang lebih baik," kata Azwar Anas saat memberikan kuliah umum di Universitas Bengkulu, di Bengkulu, Kamis.

Dengan birokrasi yang lebih baik, kata dia, berbagai program dan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah ikut meningkat sehingga memberikan dampak kesejahteraan masyarakat.

"Bapak Presiden sekarang ini menginginkan birokrasi yang berdampak, bukan tumpukan kertas, dan pentingnya birokrasi yang lincah. Jangan terlalu banyak rapat yang tidak berdampak," kata dia.

Dia mengatakan sekarang ini di birokrasi banyak sekali menggelar rapat, namun hasil rapat banyak dipertanyakan.

"Saya bilang tadi di Pemkot Bengkulu, (sekarang ini) banyak sekali rapat, rapat pimpinan, rapat SKPD, dan rapat komisi, tapi dampaknya apa. Tunjangan ingin naik terus, tapi dampaknya apa sebenarnya, yang jelas kami sebenarnya ingin yang berdampak," ucapnya.

Baca juga: Menpan RB imbau ASN tidak pamer harta dan hidup sederhana
Baca juga: Menpan RB pertimbangkan insentif pajak untuk sekolah swasta di IKN
Kemudian, lanjut dia, kampus harus menjadi lokomotif bagi pergerakan untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah. Kampus harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

"Seperti kampus di Caroline, menjadi Bappeda bagi kotanya, itu saya praktikkan ketika di Banyuwangi (Jawa Timur). Ketika jadi bupati, ada banyak anggaran di pemda tapi penelitian seadanya jadi tidak tajam, sementara di kampus tenaga banyak tapi uangnya tidak ada, maka saya (Pemkab Banyuwangi) berkolaborasi dengan kampus," ucapnya.

Ketika menjadi bupati, kata dia, anggaran Bappeda sebagian dijadikan untuk membiayai penelitian di kampus yang penelitiannya sudah ditentukan pemda.

"Saya sudah tetapkan proposalnya, jadi dasarnya (kepentingan pemda) bergerak, angka kredit (dosen) naik, kami mendapat pemerintahan yang bagus, akhirnya kami fokuskan pada penanganan kemiskinan," ujarnya.

Kebijakan pemerintah yang ditunjang dari sisi akademik berupa penelitian, kata dia, akan menghasilkan kebijakan berkualitas dan hal itu berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.