Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk membentuk satuan tugas khusus (satgasus) guna mengatasi persoalan turis asing atau warga negara asing (WNA) yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat setempat.

"Saya meminta pemerintah daerah setempat segera membentuk satuan tugas khusus yang meliputi unsur kepolisian dan imigrasi, yang nantinya akan mengawasi, membenahi turis asing, dan menindak WNA yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat setempat," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dia sampaikan terkait dengan turis asing atau WNA di Bali yang bermasalah dan menjadi sorotan publik, terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, seperti membuat KTP dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.


Baca juga: Larangan wisman kendarai motor sewaan penting bagi keamanan lalin

Baca juga: Wamenkumham sebut turis "nakal" di Bali bisa dideportasi
Selain pembentukan satgasus, Bamsoet juga meminta pemerintah daerah terkait bersama aparat penegak hukum mengamati persoalan turis asing yang bermasalah itu secara serius. Menurutnya, pemerintah dan aparat perlu memperkuat upaya penindakan yang tegas.

"Pasalnya, banyaknya permasalahan turis asing di Bali yang belum terselesaikan bisa berdampak terhadap minat turis dari negara lainnya yang benar-benar ingin berkunjung ke Indonesia," kata dia.

Berikutnya, Bamsoet meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pemutakhiran data turis asing yang berkunjung ke Bali secara berkala sekaligus mengecek identitas serta izin tinggal mereka.

Dengan demikian, lanjutnya, WNA yang terdata dapat dengan mudah dilacak dan dipastikan legalitas identitas serta kepemilikan izin tinggal-nya.

Baca juga: Gubernur Bali Wayan Koster larang WNA di Bali gunakan motor sewaan

Baca juga: Sandiaga bentuk satgas untuk awasi sistem pariwisata di Bali
Terakhir, Bamsoet meminta Pemerintah tidak segan menindak tegas turis asing yang melanggar aturan keimigrasian, seperti dengan me-deportasi yang bersangkutan.

"Saya juga meminta komitmen pemerintah untuk tidak segan menindak tegas hingga me-deportasi para turis asing yang melanggar aturan keimigrasian," tambah Bamsoet.