Dirut Pertamina: pembangunan "buffer zone" Plumpang penting dilakukan
14 Maret 2023 21:19 WIB
Tangkapan layar-Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang dipantau dari akun YouTube Komisi VI DPR RI, Selasa (14/3/2023). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan pembangunan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara dengan permukiman penduduk di sekitarnya penting dilakukan saat ini.
"Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup (Depo Plumpang) sekarang itu tidak mungkin. Oleh karena itu, agar semuanya aman, termasuk masyarakat sekitar aman dan operasional suplai BBM juga aman, maka pembangunan buffer zone ini menjadi suatu hal yang urgent untuk dilakukan," kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dipantau secara daring pada Selasa.
Hal tersebut disampaikan Nicke merespons adanya dua pendapat soal apakah Depo Plumpang atau warga di sekitarnya yang direlokasi.
"Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya 'dan' tetapi timeframe yang berbeda. Maksudnya warga di sini adalah yang buffer zone karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," ujar dia.
Ia menjelaskan bahwa di Depo Plumpang tidak hanya terdapat tangki penyimpanan BBM, namun juga ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti LPG, Pelumas, dan lain-lain. Selain itu, Depo Plumpang juga menyuplai BBM ke 790 SPBU di 19 kabupaten/kota.
"Tidak mudah, tidak bisa serta merta kemudian kami pindahkan, dan ini (Depo Plumpang) menyimpan sekitar 15 persen dari stok nasional sehingga kalau kita lihat dengan peran strategis dari TBBM Plumpang dan ini bagian dari satu value chain. Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," ucap Nicke.
Sementara soal rencana relokasi ke lahan PT Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ia mengatakan lahan tersebut nantinya bakal digunakan untuk mendukung program transisi energi Pertamina.
"Mengenai penjelasan adanya terminal di Kalibaru. Jadi, sekitar 3 tahun lalu, kami sudah mulai melakukan perencanaan untuk ini bahwa Pertamina harus melakukan transisi energi bahwa ke depan BBM itu mungkin akan berkurang demand-nya," ujar Nicke.
Oleh karena itu, Pertamina memerlukan fasilitas untuk membangun produk-produk baru seperti petrochemical, green/sustainable aviation fuel, hydrogen, biofuel, dan lain-lain.
"Dengan adanya kebutuhan tambahan produk-produk baru ini tidak mungkin kami bangun di Plumpang. Oleh karena itu, sejak tiga tahun lalu, kami sudah lakukan kerja sama dengan Pelindo untuk membangun di kawasan industri yang dari reklamasi ini ada 32 hektare lahan yg dialokasikan di mana ini kami sebut sebagai green multi purpose terminal dan konsepnya green karena ini kami sesuaikan dengan transisi energi," katanya.
Adapun, kata dia, lahan di Kalibaru tersebut baru siap untuk dibangun pada akhir 2024.
"Kalau yang di Kalibaru yang memang akan kami bangun, dan nanti lahan dari Pelindo itu baru siap dibangun di akhir 2024. Jadi, setelah itu baru kami siap membangun. Itu pun perlu waktu antara 2-3 tahun, sehingga terminal baru ini mungkin baru jadi nanti sekitar 4 atau 5 tahun kemudian," tuturnya.
Baca juga: Dirut Pertamina: insiden kebakaran di Plumpang bukan dari tangki BBM
Baca juga: Legislator minta perluasan "buffer zone" Depo Plumpang selesai 3 bulan
Baca juga: Pengamat K3: Buffer Zone terminal BBM lindungi masyarakat dari bahaya
"Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup (Depo Plumpang) sekarang itu tidak mungkin. Oleh karena itu, agar semuanya aman, termasuk masyarakat sekitar aman dan operasional suplai BBM juga aman, maka pembangunan buffer zone ini menjadi suatu hal yang urgent untuk dilakukan," kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dipantau secara daring pada Selasa.
Hal tersebut disampaikan Nicke merespons adanya dua pendapat soal apakah Depo Plumpang atau warga di sekitarnya yang direlokasi.
"Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya 'dan' tetapi timeframe yang berbeda. Maksudnya warga di sini adalah yang buffer zone karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," ujar dia.
Ia menjelaskan bahwa di Depo Plumpang tidak hanya terdapat tangki penyimpanan BBM, namun juga ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti LPG, Pelumas, dan lain-lain. Selain itu, Depo Plumpang juga menyuplai BBM ke 790 SPBU di 19 kabupaten/kota.
"Tidak mudah, tidak bisa serta merta kemudian kami pindahkan, dan ini (Depo Plumpang) menyimpan sekitar 15 persen dari stok nasional sehingga kalau kita lihat dengan peran strategis dari TBBM Plumpang dan ini bagian dari satu value chain. Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," ucap Nicke.
Sementara soal rencana relokasi ke lahan PT Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ia mengatakan lahan tersebut nantinya bakal digunakan untuk mendukung program transisi energi Pertamina.
"Mengenai penjelasan adanya terminal di Kalibaru. Jadi, sekitar 3 tahun lalu, kami sudah mulai melakukan perencanaan untuk ini bahwa Pertamina harus melakukan transisi energi bahwa ke depan BBM itu mungkin akan berkurang demand-nya," ujar Nicke.
Oleh karena itu, Pertamina memerlukan fasilitas untuk membangun produk-produk baru seperti petrochemical, green/sustainable aviation fuel, hydrogen, biofuel, dan lain-lain.
"Dengan adanya kebutuhan tambahan produk-produk baru ini tidak mungkin kami bangun di Plumpang. Oleh karena itu, sejak tiga tahun lalu, kami sudah lakukan kerja sama dengan Pelindo untuk membangun di kawasan industri yang dari reklamasi ini ada 32 hektare lahan yg dialokasikan di mana ini kami sebut sebagai green multi purpose terminal dan konsepnya green karena ini kami sesuaikan dengan transisi energi," katanya.
Adapun, kata dia, lahan di Kalibaru tersebut baru siap untuk dibangun pada akhir 2024.
"Kalau yang di Kalibaru yang memang akan kami bangun, dan nanti lahan dari Pelindo itu baru siap dibangun di akhir 2024. Jadi, setelah itu baru kami siap membangun. Itu pun perlu waktu antara 2-3 tahun, sehingga terminal baru ini mungkin baru jadi nanti sekitar 4 atau 5 tahun kemudian," tuturnya.
Baca juga: Dirut Pertamina: insiden kebakaran di Plumpang bukan dari tangki BBM
Baca juga: Legislator minta perluasan "buffer zone" Depo Plumpang selesai 3 bulan
Baca juga: Pengamat K3: Buffer Zone terminal BBM lindungi masyarakat dari bahaya
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
Tags: