Asisten Pidana Khusus (Apidsus) Kejati Sultra Setiawan Kholiq saat merilis kasus tersebut di Kendari, Senin, mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan terhadap dugaan kasus korupsi perizinan yang telah menjerat Sekda Kendari inisial RT dan Tenaga Ahli Wali Kota inisial SM, yang keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Jadi, kami melakukan pengembangan, khusus untuk SK (mantan Wali Kota Kendari), sebenarnya hari ini kami panggil juga, tetapi tidak hadir," katanya lagi.
Dia menyampaikan dalam pengembangan kasus tersebut, pihaknya telah melayangkan surat panggilan terhadap mantan Wali Kota Kendari, hanya saja yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan dari Kejati Sultra.
Setiawan menyebut bahwa pihaknya tidak mendapat informasi apa pun dari mantan Wali Kota Kendari terkait ketidakhadirannya di Kantor Kejati Sultra.
"Tidak ada alasan, tidak memberikan alasan dirinya tidak hadir. Jadi, kami anggap ketidakhadiran ini tanpa alasan yang sah," ujar dia.
Ia menerangkan bahwa Kejati Sultra bakal kembali melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap mantan wali kota tersebut. Meski begitu, dia tidak menyebut secara pasti kapan waktu panggilan itu akan dilakukan.
"SK (mantan Wali Kota Kendari) baru satu kali dilakukan pemanggilan. Nanti kami akan segera panggil lagi, pemanggilan yang kedua," ujar Setiawan.
Sebelumnya, Kejati Sultra menetapkan Sekda Kota Kendari inisial RT yang merupakan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kendari sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan PT Midi Utama Indonesia (MUI) bersama salah satu tenaga ahli Pemkot Kendari berinisial SM.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra Dody mengatakan, kedua tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Kendari hingga 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan guna membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka.
"Untuk berkaitan dengan apakah ada kerugian negara atau tidak, kami mengaitkan ini dengan pasal 11 dan pasal 12 huruf e berkaitan dengan suap dan gratifikasi. Jadi, kami tidak menjadikan tersangka dengan pasal tentang kerugian keuangan negara," kata dia pula.
Dia menambahkan bahwa pengusutan kasus tersebut untuk penertiban tata kelola keuangan di Pemerintah Kota Kendari khususnya dan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya.
"Jadi ini sebagai peringatan kepada penyelenggara pemerintahan atau perizinan agar tidak menghambat proses investasi oleh pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi," katanya menegaskan.
Baca juga: Kejati serahkan tersangka korupsi dana Bank Sultra Rp1,9 miliar ke JPU
Baca juga: Kejati Sultra tetapkan Sekda Kendari tersangka kasus korupsi