Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Permasalahan tersebut di antaranya terkait manajemen risiko pengelolaan dana FLPP yang masih dalam proses penyusunan.

“Selain itu, penyaluran dana FLPP atas 256 debitur yang tidak tepat sasaran, dan penanganan penyelesaian kredit FLPP terhadap 5.679 debitur yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Anggota III BPK Achasanul Qosasi saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan dana FLPP semester I tahun 2022 di kantor BP Tapera, dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Senin.

Baca juga: BP Tapera dan 40 bank berkomitmen salurkan pembiayaan perumahan 2023

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi agar Komisioner BP Tapera memerintahkan Direktur Perencanaan Strategis, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan untuk menyelesaikan keseluruhan proses manajemen risiko pengelolaan dana FLPP.

Komisioner BP Tapera juga diminta melakukan koordinasi dengan bank penyalur dalam mengawasi ketepatan sasaran pemanfaatan rumah hasil pembiayaan dana FLPP, melakukan rekonsiliasi saldo outstanding pokok seluruh debitur dengan bank penyalur, serta meminta bank penyalur untuk menyelesaikan kredit atas debitur yang tidak sesuai.

“Diharapkan BP Tapera beserta jajaran dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, karena meski tidak terlalu signifikan, tetap harus diselesaikan,” ujar Qosasi.

Menanggapi temuan BPK, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

“BPK berperan serta dalam membangun pengelolaan keuangan BP Tapera, BPK merupakan mitra yang baik untuk BP Tapera, BPK telah menjadi mitra navigasi untuk BP Tapera, menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik di BP Tapera. Oleh karena itu, dukungan, kerja sama, dan bimbingan dari BPK merupakan hal yang baik untuk BP Tapera, sehingga BP Tapera dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah” kata Adi.

Dalam kesempatan yang sama, BPK mengapresiasi pengelolaan dana FLPP BP Tapera yang dinilai sudah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku dalam semua hal yang material.

Baca juga: BP Tapera: Perumahan subsidi masih menjanjikan pada tahun depan