Paris (ANTARA) - Sekitar 368.000 orang pada Sabtu (11/3) berdemonstrasi di seluruh wilayah Prancis untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintah, menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis.

Jumlah pengunjuk rasa lebih sedikit dari yang diperkirakan. Serikat pekerja terbesar Prancis CGT sebelumnya memprediksi bahwa hingga satu juta orang akan berpartisipasi dalam demonstrasi nasional tersebut.

Layanan kereta api di Prancis "sangat" terganggu, menurut jawatan kereta api nasional Prancis SNCF.

Namun, layanan metro dan angkutan umum lainnya di wilayah Ile-de-France, tempat ibu kota Paris berada, beroperasi sesuai jadwal.
Demonstran menjaga blokade sebagai bagian dari gerakan menentang rencana reformasi pensiun pemerintah di Le Havre, Prancis barat laut, pada 8 Maret 2023. (Foto: Glenn Gervot/Xinhua)


Menurut media lokal Prancis, Senat Prancis dapat melanjutkan pemungutan suara mengenai rencana reformasi pensiun setelah melewati debat selama berhari-hari.

Jika rencana tersebut disetujui oleh Senat, pekan depan rencana itu akan dikirim lagi ke Majelis Nasional Prancis, dan pemerintah dapat merujuk ke pasal khusus dalam Konstitusi untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tersebut tanpa melalui pemungutan suara

Sekitar 1,28 juta orang menggelar aksi unjuk rasa di seluruh Prancis pada Selasa (7/3) untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintah, kata Kementerian Dalam Negeri Prancis.

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne memaparkan rincian rencana reformasi pensiun itu pada Januari, yang akan secara progresif menaikkan usia pensiun resmi sebanyak tiga bulan per tahun dari 62 tahun menjadi 64 tahun hingga 2030, dan akan memberlakukan dana pensiun minimum yang dijamin.

Dalam rencana tersebut juga dicantumkan bahwa mulai 2027, warga harus sudah bekerja selama sedikitnya 43 tahun jika ingin memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pensiun penuh.
Orang-orang mengikuti demonstrasi menentang rencana reformasi pensiun pemerintah di Paris, Prancis, pada 7 Maret 2023. (Foto: Glenn Gervot/Xinhua)