Konvensi Keanekaragaman Hayati sebelumnya telah menyelenggarakan pertemuan para pihak (COP-CBD) ke-15 di Montreal, Canada pada 7 - 19 Desember 2022. Wakil Menteri LHK, Alue Dohong turut hadir sebagai pimpinan delegasi Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kerangka kerja global untuk mengurangi laju hilangnya keanekaragaman hayati yang diadopsi oleh semua anggota Convention of Biological Diversity (CBD) yang disebut Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Wakil Menteri Alue menyebutkan dalam sambutannya bahwa Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework berisikan target-target yang cukup ambisius yang akan menjadi salah satu acuan untuk merumuskan rencana dan kebijakan keanekaragaman hayati di tingkat nasional. Terdapat 4 (empat) elemen kunci kerangka kerja global di tahun 2050 yang dijabarkan dengan 23 target yang diharapkan dapat dicapai di tahun 2030.
Target tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) isu besar yaitu: 8 (delapan) target untuk pengurangan resiko ancaman terhadap keanekaragaman hayati; 5 (lima) target untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian manfaat; dan 10 (sepuluh) target untuk mendukung implementasi dan pengarusutamaanya.
“Implementasi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global tersebut dipandu dan didukung melalui paket keputusan yang komprehensif yang juga diadopsi pada COP 15. Paket keputusan ini mencakup: Kerangka kerja untuk pemantauan capaian; Mekanisme untuk perencanaan, pemantauan, pelaporan, dan peninjauan implementasi; Sumber daya keuangan yang diperlukan untuk implementasi; Kerangka kerja strategis untuk pengembangan kapasitas dan kerjasama teknis dan ilmiah; serta Kesepakatan tentang informasi urutan digital pada sumber daya genetik atau yang kita kenal sebagai digital sequence information (DSI),” tambah Wakil Menteri Alue.
Pelestarian keanekaragaman hayati telah menjadi perhatian di tingkat nasional, khususnya Presiden Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.
“Dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2023 ini, mulai hari ini saya mencanangkan sebuah konsep pembangunan yang disebut dengan Pembangunan Sensitif Keanekaragaman Hayati yang artinya pembangunan dan kebijakan yang harus memperhatikan aspek konservasi, sustainabilitas, dan pemanfaatan secara bijak keanekaragaman hayati,” ungkap Wakil Menteri Alue.
Wakil Menteri Alue juga menuturkan bahwa terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2023 mengingatkan tentang pentingnya keseimbangan penggunaan ruang untuk pembangunan ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati serta perlunya koordinasi dan integrasi para pihak untuk mendukung peran keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.
“Pendekatan ruang atau lanskap untuk melestarikan dan pemanfaatan secara berkelanjutan dan bijaksana keanekaragaman hayati saat ini memerlukan terobosan di tingkat kebijakan sampai di tingkat tindakan/aksi nyata,” tutur Wakil Menteri Alue.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Alue memaparkan beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati, antara lain: Mengintegrasikan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ke dalam kebijakan nasional yang dimuat dalam Strategi Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategic Action Plan/IBSAP) serta diterjemahkan ke dalam RPJMN, RPJMD, dan Renstra Kementerian/Lembaga; Melakukan percepatan penyusunan regulasi dan kebijakan untuk akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang berkeadilan (Access And Benefit Sharing/ABS); Menterjemahkan ke dalam kebijakan terhadap implementasi Digital Sequencing Information (DSI); dan Membangun sistem data terkait dengan keanekaragaman hayati dan penguatan terhadap Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia sebagai mandat CBD.
Lokakarya dan Sosialisasi hasil COP 15 CBD ini merupakan langkah awal implementasi tingkat nasional atas hasil COP 15 CBD dalam mengemban amanat untuk menyelaraskan upaya-upaya di tingkat nasional agar dapat berkontribusi pada pencapaian target global sekaligus sebagai bahan penyusunan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) yang tentunya sejalan dengan rencana capaian SDGs, NDC, dan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Kegiatan ini diikuti dengan peluncuran Biodiversity Action Center atau BIOAct Center oleh Wakil Menteri Alue yang didampingi oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KHLK, Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK, Indra Exploitasia, Kepala Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri, serta Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto.
BIOAct Center merupakan pusat kendali data dan informasi keanekaragaman hayati di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber data yang diolah pada BIOAct Center adalah data-data dari tapak yang dikumpulkan oleh Unit Pelaksana Teknis di lapangan di seluruh Indonesia dan data lain yang telah terverifikasi yang nantinya akan menjadi data landasan pengambilan kebijakan dan juga landasan laporan kontribusi Indonesia yang akan disampaikan kepada Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam National Report ke-7.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Panel Kunming-Montreal GBF Target dengan moderator Gono Semiadi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Ruliyana Susanti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sepuluh pembicara dihadirkan dalam Diskusi Panel yang dibagi ke dalam dua sesi. Sepuluh pembicara tersebut, yaitu: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktur Konservasi Kehati Laut KKP, Direktur Lingkungan Hidup BAPPENAS, Kepala Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam Kemenko Maritim dan Investasi, Kepala Pusat Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), dan Awardee L'oreal-UNESCO For Women in Science National Fellow 2019.
Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta dari Kementerian/Lembaga, penggiat konservasi, dan akademisi. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat menimbulkan sinkronisasi upaya-upaya di tingkat nasional untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mencapai target global tentang keberlanjutan keanekaragaman hayati yang termuat dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.