Manila (ANTARA) - Keputusan Filipina untuk memberikan hak akses yang lebih luas atas pangkalan militernya kepada Amerika Serikat adalah bukan untuk berperang, melainkan untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan diri dari ancaman luar, menurut kementerian pertahanan negara tersebut.

Menteri Pertahanan Filipina Carlito Galvez mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (2/3) bahwa situasi geopolitik yang dihadapi negaranya semakin tidak menentu.

"Kami bukan bersiap untuk perang, tapi kami bermaksud untuk mengembangkan kemampuan pertahanan menghadapi kemungkinan atau ancaman apa pun terhadap keamanan kami," kata Galvez.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah beberapa senator dan seorang gubernur provinsi menyatakan keprihatinan dan penolakan terhadap keputusan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang mengizinkan Amerika Serikat memanfaatkan empat pangkalan militer baru.

Sebanyak empat pangkalan militer itu di luar lima pangkalan yang telah disepakati pada perjanjian kerja sama pertahanan bilateral EDCA pada 2014.

Perjanjian EDCA membolehkan AS memanfaatkan pangkalan militer Filipina untuk latihan gabungan, prapenempatan perangkat pertahanan, dan pembinaan fasilitas seperti landasan pacu, kilang minyak, dan barak militer. Perjanjian tersebut tidak mengizinkan kehadiran permanen AS di Filipina.

Keputusan Marcos, sebagaimana diumumkan saat kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bulan lalu, muncul di tengah kekhawatiran terhadap tindakan China di Laut Cina Selatan dan ketegangan yang muncul atas Taiwan, yang diakui China sebagai bagian dari negaranya.

Galvez tidak memberikan nama pangkalan militer baru yang akan dibuka untuk Amerika Serikat.

Sementara itu, seorang mantan panglima militer Filipina menyatakan bahwa Amerika Serikat telah meminta akses pangkalan militer di daerah Isabela, Zambales, dan Cagayan yang terletak di pulau Luzon di utara negara tersebut yang dekat dengan Taiwan.

Ia juga mengatakan, AS turut meminta akses pangkalan militer Palawan di barat daya negara tersebut, dekat dengan Kepulauan Spratly yang diperebutkan di Laut China Selatan.

Gubernur Provinsi Cagayan Manuela Mamba yang menolak perluasan akses pangkalan militer tersebut, menyatakan bahwa ia tidak mau EDCA menimbulkan masalah dengan China pada sebuah rapat dengar pendapat di Senat Filipina.

"Jangan sampai kita katakan (pada China) bahwa mereka adalah musuh kita karena AS," kata Mamba.

Otoritas China juga menyatakan bahwa akses tambahan yang diberikan Filipina kepada AS dapat merusak stabilitas regional dan meningkatkan ketegangan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Filipina berikan AS akses lebih luas ke pangkalan militer

Baca juga: Militer AS siap kembali ke Teluk Subic Filipina, lawan kehadiran China