Kapolri instruksi jajaran siapkan manajemen risiko bencana
2 Maret 2023 19:52 WIB
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu pemateri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayah tingkat pusat maupun daerah untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana guna mengantisipasi bencana, meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
“Kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, upaya-upaya manajemen risiko bencana yang dilakukan jajaran kepolisian mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, respon cepat bersama pemangku kepentingan terkait.
Dalam penanganan bencana, kata Sigit, sejak awal Polri sudah memasukkan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang presisi, tertuang dalam Transformasi Operasional.
Personel kepolisian, lanjut Sigit, harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi.
Jenderal bintang empat itu memaparkan, ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, evakuasi, identifikasi melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang.
Kemudian, setelah bencana terjadi, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.
Untuk di tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya edukasi, bisa melalui konten video, bekerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, melatih secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan," kata Sigit.
Mantan Kapolda Banten itu menambahkan, selain memperkuat manajemen risiko bencana, pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan dalam penanggulangan bencana di Tanah Air.
Polri bersama pemangku kepentingan terkait telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh polda jajaran.
Pemanfaatan teknologi informasi ini dikembangkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dengan hadirnya aplikasi ASAP Digital Nasional.
Di dalam ASAP Digital Nasional, kata Sigit, memiliki CCTV live auto monitoring yang bisa memonitor jarak delapan kilo, dan berputra 360 derajat, terdapat sensor yang bisa menampilkan suhu udara.
“Kita bisa mendapatkan update titik api selama lima menit. Yang palig penting adalah posisi pergerakan personel di lapangan bisa termonitor,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sigit menegaskan bahwa, seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam.
"Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat," kata Sigit.
Baca juga: BNPB: Perlu manajemen pengetahuan untuk bentuk resiliensi bencana
Baca juga: Basarnas gandeng kampus dalam bidang manajemen bencana
“Kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, upaya-upaya manajemen risiko bencana yang dilakukan jajaran kepolisian mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, respon cepat bersama pemangku kepentingan terkait.
Dalam penanganan bencana, kata Sigit, sejak awal Polri sudah memasukkan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang presisi, tertuang dalam Transformasi Operasional.
Personel kepolisian, lanjut Sigit, harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi.
Jenderal bintang empat itu memaparkan, ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, evakuasi, identifikasi melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang.
Kemudian, setelah bencana terjadi, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.
Untuk di tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya edukasi, bisa melalui konten video, bekerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, melatih secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan," kata Sigit.
Mantan Kapolda Banten itu menambahkan, selain memperkuat manajemen risiko bencana, pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan dalam penanggulangan bencana di Tanah Air.
Polri bersama pemangku kepentingan terkait telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh polda jajaran.
Pemanfaatan teknologi informasi ini dikembangkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dengan hadirnya aplikasi ASAP Digital Nasional.
Di dalam ASAP Digital Nasional, kata Sigit, memiliki CCTV live auto monitoring yang bisa memonitor jarak delapan kilo, dan berputra 360 derajat, terdapat sensor yang bisa menampilkan suhu udara.
“Kita bisa mendapatkan update titik api selama lima menit. Yang palig penting adalah posisi pergerakan personel di lapangan bisa termonitor,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sigit menegaskan bahwa, seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam.
"Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat," kata Sigit.
Baca juga: BNPB: Perlu manajemen pengetahuan untuk bentuk resiliensi bencana
Baca juga: Basarnas gandeng kampus dalam bidang manajemen bencana
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
Tags: