Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memuji keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, dalam mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem di wilayah setempat.

"Upaya Pemkab Tulungagung sangat bagus dan seharusnya bisa menjadi percontohan untuk upaya penurunan kemiskinan ekstrem di wilayah lain," kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pihaknya mendapatkan laporan mengenai keberhasilan Pemkab Tulungagung dalam kegiatan "Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" yang diselenggarakan secara daring.

Dari kegiatan tersebut, kata dia, diketahui bahwa salah satu daerah yang berhasil dalam penanganan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Tulungagung.

Dalam pemaparan Pemkab Tulungagung diketahui bahwa kemiskinan ekstrem di Tulungagung sudah mencapai nol persen pada tahun 2022.

Terkait hal tersebut Menko PMK menjelaskan saat ini pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2021 tercatat empat persen menjadi nol persen pada 2024.

Baca juga: Pemerintah minta daerah lakukan validasi data kemiskinan ekstrem

"Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen menghapuskan kemiskinan ekstrem enam tahun lebih cepat dari target SDGs di tahun 2030, menjadi tahun 2024," kata Muhadjir.

Guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem, kata dia, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran kelompok penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi, serta menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi mereka.

Sementara itu Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan upaya yang dilakukan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem adalah dengan menetapkan langkah jangka pendek dan memanfaatkan teknologi informasi.

"Langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama melaksanakan kebijakan jangka pendek yang telah disiapkan pada triwulan pertama yang terdiri dari tiga prioritas yaitu mencegah guncangan ekonomi melalui pengendalian pandemi COVID19, distribusi jaminan sosial yang tepat waktu, serta pergerakan ekonomi lokal," katanya.

Maryoto Birowo menambahkan untuk mempermudah proses pendataan keluarga miskin, Kabupaten Tulungagung juga mempersiapkan sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung (SIPEKA).

Baca juga: Menko: Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem dilakukan simultan