Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada jajarannya agar pada Juli 2023 serapan anggaran sudah menyentuh 70 persen guna memastikan program yang dijalankan terlaksana dengan cepat dan tepat.

"Saya sudah membuat kebijakan serapan anggaran yang harus mencapai 70 persen di bulan ke-7 atau Juli 2023. Jika tidak tercapai, kita akan tarik anggaran tersebut atau kita refocusing," ujar Menag dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenag: Anggaran Ditjen Bimas Hindu fokus pada infrastruktur keumatan

Yaqut mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag untuk terus bekerja keras tanpa mengenal lelah melayani umat beragama. Ia juga mengingatkan untuk tidak mengalami November-Desember Syndrome. Maksudnya, semua sarapan menumpuk di bulan November dan Desember.

"Saya tidak ingin kita mengalami November dan Desember Syndrome. Saya tidak ingin ada kegiatan asal-asalan di akhir tahun dan saya tidak mau ini terulang di tahun 2023," kata Menag.

Terkait masih adanya sejumlah gedung yang dibangun dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2022 yang tersendat pembangunannya, Menag meminta untuk hati-hati dan selektif dalam memilih dan menentukan rekanan atau kontraktor.

"SBSN 2022 rata-rata berjalan dengan baik. Ada beberapa madrasah yang perjalanan pembangunannya tersendat dengan berbagai alasan, seperti kontraktor yang tidak ada modal atau sebaliknya kontraktornya banyak kerjaan. Ini menjadi catatan ke depan agar pemilihan kontraktor SBSN harus selektif," kata dia.

Baca juga: Kemenag alokasikan Rp55,85 triliun untuk fungsi pendidikan

Baca juga: Kemenag ajukan tambahan anggaran Rp1,3 triliun subsidi kuota internet

Sebelumnya, Yaqut mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan kerja Kementerian Agama untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

"Saya menyampaikan kepada seluruh ASN Kemenag untuk tidak menjadi atau melibatkan diri dengan politik praktis," ujar Menag.

Yaqut mengatakan menjelang tahun politik, pihak-pihak tertentu sering kali menggunakan isu agama sebagai sandaran, seperti yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya.

Berkaca pada pengalaman terdahulu, kata dia, terdapat aduan masyarakat kepada Kemenag yang menemukan adanya ASN yang terlibat kampanye. Maka dari itu, ia meminta agar ASN fokus bekerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.