Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan kehadiran Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional merupakan waktu yang baik untuk mulai mengukur pertumbuhan setiap bayi secara valid dan serentak.

“Gerakan ini adalah sebuah inovasi dan momentum agar penimbangan bayi di seluruh wilayah di Indonesia, dapat seragam dan diharapkan dapat meningkatkan validitas pengukuran angka prevalensi stunting serta meminimalisasi perbedaan data e-PPGBM dengan SSGI secara signifikan,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Selasa.

Hasto menyatakan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional bisa dimanfaatkan sebagai momentum yang sangat baik, karena memberikan bukti konkret dalam melaksanakan lima pilar percepatan penurunan stunting.

Pilar pertama yang dimaksud adalah komitmen para kementerian/lembaga yang telah berjalan dengan sangat baik. Kedua komunikasi, informasi dan edukasi yang masif, pilar ketiga yaitu konvergensi dimana mengerucutnya sumber daya tertuju kepada permasalahan stunting.

Sementara pilar keempat adalah penyediaan bahan pangan, serta kelima tentang dampak dan inovasi. Kehadiran gerakan tersebut pun, dinyatakan memenuhi implementasi dari pilar yang terakhir.

Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan rasa terima kasihnya pada semua pihak terkait yang terus memperluas inovasi guna menurunkan angka prevalensi stunting yang berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 masih 21,6 persen.

Baca juga: BKKBN: Konsumsi ikan optimalkan tumbuh kembang anak

Ia juga berterima kasih pada pemerintah daerah yang banyak mulai membuat beragam inovasi baik dari program daerah maupun kebijakan daerah, agar penanganan stunting digencarkan sampai di level desa.

Termasuk kepada jajaran TNI/Polri dan pihak swasta yang sudah aktif memberikan kontribusinya, seperti melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama. Kami bersama Pak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang telah mengumpulkan penyuluh,-penyuluh agama seluruh Indonesia sebanyak 5.000 orang secara virtual. Komitmen untuk tidak menikahkan sebelum ada sertifikat pranikah pemeriksaan kesehatan, ini juga kami terima kasih sekali ini lah bentuk komitmen yang sungguh luar biasa," ujar Hasto.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan kegiatan penimbangan yang semula harus dilakukan dua bulan sekali, kini diubah menjadi sebulan sekali supaya semua kondisi kesehatan anak bisa terpantau secara rutin.

Guna menunjang tiap pengukuran mempunyai standar yang sama, Kemenkes mulai mendistribusikan alat penimbangan dengan kualitas yang sama ke 300 ribu posyandu yang dimiliki Indonesia. Hal itu bertujuan supaya tidak ada lagi perdebatan perbedaan data antara e-PPGBM dengan SSGI.

Baca juga: BKKBN kejar pemakaian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Aceh

Sebab hal terpenting, kata Budi, bukan terletak dari angka prevalensi stunting suatu daerah ataupun kinerja pemerintahnya. Tetapi bagaimana mengidentifikasi penyebab stunting secara benar, sehingga anak bangsa bisa tumbuh lebih sehat dan pintar.


"Kita pastikan semua datanya masuk. Jadi nanti kita bisa lihat perbandingannya antar provinsi, seluruh daerah, dengan pengukuran yang sama. Jadi demikian teman-teman juga merasa lebih nyaman dengan angka sebenarnya,” katanya.