Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) turut mengawal terciptanya bisnis inklusif di kawasan dalam pertemuan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) di Bangkok, Thailand, yang dihadiri 32 perwakilan negara anggota.

Salah satu delegasi RI, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Luhur Pradjarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyebutkan membentuk Public-Private Partnership (PPP) diperlukan.

Selain kebijakan pemerintah, sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif dan tangguh.

"Inovasi menjadi keniscayaan untuk pengembangan bisnis di semua sektor yang dapat berkontribusi dalam rantai nilai global. Dalam hal ini, model bisnis inovatif seperti inclusive business dapat menjadi solusinya," kata Luhur.

KemenKopUKM juga mendorong dukungan UN ESCAP yang berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan usaha dan peningkatan inovasi bisnis yang inklusif, khususnya berupa bantuan teknis dan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan dan mentor dalam upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing.

Baca juga: KemenKopUKM dan Pemda Garut dukung produk UMKM kulit mendunia

Baca juga: KemenKopUKM wajibkan KSP klasifikasi usaha 3 dan 4 terhubung ke PPATK

Pada agenda UN ESCAP, The First Session of the Committee on Trade, Investment, Enterprise and Business Innovation (CTIEBI-1) tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi, antara lain melanjutkan kegiatan riset analisis dan pengembangan kapasitas bidang perdagangan digital, climate-smart trade dan ketahanan perdagangan di masa krisis.

Rekomendasi lainnya, meningkatkan kerja sama perdagangan nir kertas (paperless trade), meningkatkan engagement dengan dunia usaha, mendukung implementasi SDGs 2030, dan memberikan bantuan teknis untuk peningkatan investasi berdampak (impact investing).

"Pertemuan itu juga mendorong peningkatan inovasi bisnis dan memberikan dukungan untuk pengembangan inovasi serta komersialisasi teknologi," ujar Luhur.

Menurutnya, berbicara bisnis inklusif adalah berbicara bagaimana sebuah usaha dapat memiliki kesadaran untuk memiliki dampak nyata terhadap Bottom of Pyramid (BoP) dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Saat ini, selain menjadi solusi, konsep inclusive business telah menjadi urgensi, khususnya untuk mewujudkan terjadinya rantai nilai dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Tak hanya itu, Luhur Pradjarto juga bertemu dengan Sekretaris Eksekutif UN ESCAP, Armida Alisjahbana, untuk membahas isu dan dukungan kerja sama UN ESCAP terkait pengembangan bisnis inklusif khususnya selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Dalam pertemuan tersebut, UN ESCAP menyampaikan dukungannya pada The 6th ASEAN Inclusive Business Summit (IB Summit) yang akan diselenggarakan pada 23-25 Agustus 2023 di Bali.

"KemenKopUKM memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mewujudkan IB Summit yang bersifat tangible benefit, serta memiliki output dan outcome yang konkret dan berkelanjutan di kawasan," ucap Luhur.

Baca juga: KemenKopUKM terbitkan SE moratorium izin usaha koperasi simpan pinjam

Baca juga: MenkopUKM hilangkan peran tengkulak lewat korporatisasi petani